Mataram, katada.id- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membuka peluang kerja sama dengan Jepang di berbagai sektor strategis, mulai dari energi hijau, tenaga kerja, hingga industri pengolahan.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan daerahnya siap menindaklanjuti minat pemerintah Jepang melalui pembicaraan lanjutan dengan pelaku usaha dan otoritas terkait.
“NTB memiliki semua yang dibutuhkan. Kami menunggu adanya kerja sama lanjutan dengan pemerintah dan pelaku usaha dari Jepang,” ujarnya saat menerima Konsul Jenderal Jepang di Mataram, Senin (20/4).
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov NTB memaparkan potensi unggulan daerah, mulai dari sektor perikanan hingga pariwisata, serta arah kebijakan pembangunan yang mendukung investasi dan perdagangan.
Miq Iqbal sapaan akrab Gubernur NTB, menawarkan skema kerja sama pengiriman tenaga kerja ke Jepang. Kerja sama tersebut dilakukan dengan dukungan pembiayaan dari perbankan daerah yang dikolaborasikan dengan bank Jepang.
Selain itu, kerja sama pendidikan dengan universitas di Jepang juga didorong melalui program beasiswa yang terintegrasi dengan kebutuhan industri.
Di sektor energi, NTB menawarkan pengembangan energi baru terbarukan, terutama pembangkit listrik tenaga surya yang dinilai memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan listrik di kawasan sekitar, termasuk Bali dan Nusa Tenggara Timur.
Sementara itu, Konsul Jenderal Jepang, Miyakawa Katsutoshi, menyatakan ketertarikan pihaknya untuk menjajaki peluang kerja sama lebih lanjut dengan NTB. Ia juga menggali informasi terkait perizinan, kondisi infrastruktur, serta iklim investasi di daerah tersebut.
Menurut Miyakawa, selama ini investasi dan kunjungan wisatawan Jepang masih terkonsentrasi di Bali. Namun, NTB dinilai memiliki potensi untuk menjadi mitra strategis baru di berbagai sektor.
“Selama ini Jepang memang lebih banyak mengarahkan investasi ke Bali. Namun kami melihat NTB bisa menjadi partner kerja sama yang layak dalam beberapa sektor,” ujarnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, termasuk perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). (*)
