Mataram, katada.id – Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) memeriksa perwakilan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terkait penyelidikan dugaan penipuan dan penggelapan pembayaran vendor dalam ajang MXGP 2023. Pemeriksaan ini untuk menelusuri regulasi hingga alur pendanaan dari pemerintah pusat ke daerah.
Dirreskrimum Polda NTB Kombes Pol Arisandi mengatakan pihaknya membutuhkan keterangan dari Kemenpar guna memperjelas mekanisme anggaran dalam penyelenggaraan event tersebut.
“Kami minta keterangan dari kementerian terkait regulasi dan kebijakan ke pemerintah daerah dalam pelaksanaan event itu,” kata Arisandi, Selasa (28/4/2026).
Ia belum merinci siapa saja pihak dari Kemenpar yang diperiksa maupun status kehadirannya. Namun, ia menegaskan klarifikasi ini penting untuk memastikan skema pendanaan yang digunakan.
“Yang jelas, kami sudah meminta pihak kementerian menghadirkan staf untuk menjelaskan terkait anggaran ke pemerintah daerah,” ujarnya.
Menurutnya, penyidik masih mendalami apakah anggaran tersebut benar-benar tersedia atau sempat ada namun kemudian ditiadakan, misalnya karena kebijakan efisiensi.
“Apakah memang anggaran itu ada, atau sempat ada lalu ditiadakan karena efisiensi, itu yang masih kami dalami,” tambahnya.
Saat ini, kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Polisi telah memeriksa sedikitnya tiga vendor sebagai pelapor. Enam orang dari jajaran direksi PT Samota Enduro Gemilang (SEG) juga telah dimintai keterangan. Sejumlah dokumen terkait penyelenggaraan MXGP di NTB turut diamankan. (*)
