Jakarta, katada.id– Anggota Komite II DPD RI, Mirah Midadan Fahmid, menekankan pentingnya arah kebijakan yang presisi. Hal itu dilakukan demi pengembangan energi nasional untuk mencapai kedaulatan energi.
Dalam rapat kerja bersama Komite II DPD RI, Mirah sapaan akrabnya menyoroti bahwa percepatan energi terbarukan tidak boleh mengabaikan evaluasi mendalam terhadap kondisi fundamental energi di Indonesia.
ia menyebut, pemerintah perlu melakukan peninjauan ulang terhadap Trilogi Energi, yakni ketersediaan (availability), aksesibilitas (accessibility), dan keberlanjutan (sustainability). Menurutnya, ketiga aspek ini merupakan fondasi vital sebelum melangkah lebih jauh ke tahap transisi energi yang agresif.
Mirah lebih lanjut mendesak pemerintah untuk melakukan pemetaan potensi energi secara menyeluruh, baik fosil maupun Energi Baru Terbarukan (EBT), di seluruh pelosok negeri. Ia memberikan catatan khusus bagi wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis unik.
“Potensi energi harus dipetakan secara komprehensif di seluruh wilayah, termasuk kawasan kepulauan. Hal ini krusial agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan potensi riil di daerah,” ujarnya belum lama ini.
Dari sisi legalitas, ia menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) menjadi langkah strategis jangka pendek yang tidak bisa ditunda. Regulasi ini dianggap sebagai payung hukum yang akan memberikan kepastian investasi serta arah pengembangan teknis di lapangan.
Implementasi Hingga ke Tingkat Daerah
Legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini juga mengingatkan agar Kebijakan Energi Nasional (KEN) tidak hanya berhenti sebagai dokumen di tingkat pusat. Ia mendesak agar implementasi kebijakan tersebut menyentuh level daerah guna memastikan transisi energi berjalan efektif dan terarah.
“Transisi energi harus berdampak nyata bagi masyarakat. Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir memberikan manfaat ekonomi dan ketahanan energi, khususnya bagi konstituen di daerah,” tandas dia mantap. (*)
