Mataram, Katada.id – Lambannya penyelesaian proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB kembali menjadi sorotan DPRD NTB. Proyek yang telah berjalan lebih dari dua tahun itu dinilai mandek dan berdampak langsung pada kualitas pendidikan.
Anggota Komisi III DPRD NTB, Muhammad Aminurlah, menegaskan kondisi ini tidak bisa terus dibiarkan karena menyangkut hak dasar siswa untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak.
“Sudah dua tahun ini berjalan. Pemerintah daerah dan dinas terkait harus segera menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya, Minggu (3/5/2026).
Aminurlah yang akrab disapa Aji Maman menilai, keterlambatan proyek bukan sekadar persoalan administratif atau teknis. Lebih dari itu, hal ini berdampak pada proses belajar mengajar di sejumlah sekolah yang belum bisa digunakan secara optimal.
“Ini menyangkut kecerdasan anak bangsa. Jadi tidak bisa dianggap hal biasa,” tegasnya.
Ia juga mendorong Gubernur NTB untuk turun langsung menangani persoalan tersebut, sekaligus memastikan adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek DAK di sektor pendidikan.
DPRD NTB, lanjutnya, akan mengoptimalkan fungsi pengawasan guna memastikan proyek dapat diselesaikan sesuai target. Selain itu, ia menekankan pentingnya keterlibatan Aparat Penegak Hukum (APH) dan lembaga audit seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengurai persoalan yang terjadi.
“Perlu ada intervensi dari APH maupun BPK. Dari audit itu nanti akan terlihat apa yang sebenarnya terjadi,” katanya.
Hingga saat ini, masyarakat dinilai belum merasakan manfaat dari proyek tersebut. Salah satu contohnya terlihat pada pembangunan di SMAN 2 Bolo yang belum rampung.
“Faktanya, masyarakat belum banyak merasakan hasilnya, khususnya di SMAN 2 Bolo,” ungkapnya.
DPRD menilai audit menyeluruh menjadi kunci untuk mengidentifikasi akar masalah, baik dari sisi teknis, manajerial, maupun kemungkinan adanya indikasi lain yang perlu ditindaklanjuti.
Dengan kondisi yang telah berlangsung lebih dari dua tahun, DPRD berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar proyek dapat diselesaikan dan manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat, khususnya para pelajar. (*)
