Mataram, katada.id – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PRIMA Nusa Tenggara Barat (NTB) mengapresiasi sikap politik Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang menolak proyek pembangunan kereta gantung di kawasan Gunung Rinjani.
Wakil Ketua DPW PRIMA NTB, Fikrin menilai keputusan tersebut bukan sekadar langkah administratif, melainkan bentuk keberpihakan terhadap perlindungan sosial, budaya, ekonomi, dan ekologis masyarakat NTB.
Menurutnya, pembangunan kereta gantung di kawasan Rinjani berpotensi mengubah orientasi pembangunan pariwisata menjadi terlalu industrialistik dan berisiko meminggirkan masyarakat lokal.
“Penolakan terhadap proyek pembangunan kereta gantung Gunung Rinjani merupakan keberpihakan nyata untuk melindungi dan mempertahankan local wisdom, mulai dari aspek sosial, budaya, ekonomi hingga ekologi dari godaan investasi besar yang menggiurkan,” ujar Fikrin dalam keterangannya.
Fikrin menjelaskan, dari perspektif sosial, proyek wisata skala besar sering kali lebih banyak menguntungkan investor dan pemilik modal dibanding masyarakat sekitar. Sementara warga lokal hanya menjadi pekerja dengan posisi ekonomi yang lemah.
Ia menilai masyarakat di sekitar kawasan Rinjani selama ini memiliki hubungan sosial dan historis yang kuat dengan gunung sebagai sumber air, ruang pertanian, sumber penghidupan, hingga ruang spiritual.
“Jika pembangunan wisata terlalu masif dan industrialistik, masyarakat berpotensi kehilangan kontrol atas ruang hidup mereka sendiri,” katanya.
Dari sisi budaya, PRIMA NTB menilai Gunung Rinjani bukan sekadar objek wisata, melainkan bagian penting dari identitas masyarakat Sasak di Pulau Lombok. Kawasan tersebut memiliki nilai spiritual dan historis yang selama ini dijaga melalui tradisi adat dan penghormatan terhadap alam.
Karena itu, pembangunan kereta gantung dinilai berpotensi menggeser makna sakral gunung menjadi sekadar komoditas wisata.
“Fenomena ini dapat memicu komodifikasi budaya dan alam, ketika nilai-nilai sakral berubah menjadi produk ekonomi,” tegasnya.
Selain itu, PRIMA NTB juga menyoroti aspek ekologis. Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani disebut sebagai ekosistem pegunungan yang rentan dan memiliki fungsi vital sebagai kawasan tangkapan air, penyangga iklim lokal, serta habitat flora dan fauna endemik.
Pembangunan infrastruktur besar seperti kereta gantung dinilai berpotensi memicu pembukaan lahan, fragmentasi hutan, gangguan habitat satwa, hingga peningkatan sampah wisata.
“Masalahnya bukan hanya lintasan kabel atau stasiun kereta gantung, tetapi dampak turunannya seperti pembangunan hotel, kawasan komersial, jalan akses, dan lonjakan wisata massal,” jelasnya.
Fikrin menambahkan, selama ini Rinjani juga telah menghadapi berbagai persoalan lingkungan seperti sampah pendakian, kebakaran hutan, erosi jalur, dan tekanan wisata yang berlebihan.
Karena itu, penolakan proyek tersebut dinilai sebagai langkah preventif untuk menjaga keberlanjutan ekologis jangka panjang.
Di bidang ekonomi, PRIMA NTB menilai investasi besar di sektor pariwisata belum tentu menghadirkan keadilan ekonomi bagi masyarakat lokal. Menurut Fikrin, pariwisata berbasis korporasi sering kali menyebabkan keuntungan terkonsentrasi pada pemilik modal dan memicu kebocoran ekonomi keluar daerah.
Ia khawatir jika kawasan Rinjani diarahkan menjadi wisata massal premium, maka pelaku ekonomi lokal seperti petani, porter, pemandu wisata, UMKM, dan masyarakat adat akan tersisih.
“Model pembangunan yang lebih tepat adalah wisata berbasis masyarakat atau community based tourism yang lebih adil dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
