Dompu, Katada.id – Pemerintah Kabupaten Dompu kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-12 yang diraih Kabupaten Dompu secara berturut-turut. Raihan tahun ini juga menjadi opini LKPD perdana pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Dompu, Bambang Firdaus dan Syirajuddin (BBF-DJ).
Penyerahan LHP LKPD dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTB, Dr. Suparwadi, dalam acara penyerahan LHP LKPD Kabupaten/Kota se-NTB yang berlangsung di Aula BPK Perwakilan NTB, Senin (25/05/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri para Bupati/Wali Kota se-NTB, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Kepala BPKAD, Inspektur, serta jajaran pejabat lainnya.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK NTB menyampaikan bahwa seluruh kabupaten/kota di NTB yang berhasil meraih opini WTP tahun ini telah menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menegaskan, opini WTP harus menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kepatuhan dalam tata kelola keuangan daerah. Selain itu, berbagai temuan yang tercantum dalam LHP diminta segera ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.
Menurutnya, opini BPK merupakan gambaran kualitas tata kelola keuangan suatu daerah. Karena itu, pemerintah daerah juga perlu memberi perhatian serius terhadap berbagai catatan dan temuan dalam LHP agar tidak memengaruhi opini pada tahun berikutnya.
Sementara itu, Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE menyampaikan apresiasi kepada BPK NTB atas pembinaan, arahan, dan pendampingan yang selama ini diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Dompu.
“Atas semua bimbingan, arahan, dan pendampingan yang baik dari BPK dalam penata kelolaan keuangan daerah agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi,” ujarnya.
Bupati mengatakan, raihan WTP ke-12 merupakan hasil kerja sama seluruh perangkat daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel dan sesuai aturan.
“Capaian ini harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Dompu untuk terus mematuhi ketentuan dalam pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Ia juga menegaskan agar seluruh rekomendasi dan temuan BPK segera ditindaklanjuti sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan.
Menurut Bambang Firdaus, opini BPK bukan sekadar prestasi administratif, tetapi juga cerminan kepatuhan terhadap aturan, ketertiban administrasi, dan kualitas pengendalian internal pemerintah daerah.
“Mari kita pertahankan opini WTP ini dengan terus memperkuat disiplin, kepatuhan, dan tata kelola keuangan yang baik,” tegasnya. (*)
