Mataram, katada.id – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Soromandi Mataram (HIMSI Mataram) gelar aksi simbolik dini hari di depan Kantor Gubernur NTB, Senin (1/6) dini hari.
Aksi yang berlangsung pada momentum Hari Lahir Pancasila itu menjadi bentuk protes terhadap belum tersentuhnya ruas jalan di Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima,l.
Kordinator Aksi, Furkan YK dalam keterangan diterima wartawan mengatakan aksi dilakukan mulai pukul 01.00 hingga 03.00 Wita melalui siaran langsung di media sosial yang disertai orasi terbuka.
Ia mengatakan protes tersebut lahir dari akumulasi kekecewaan masyarakat yang selama bertahun – tahun menyuarakan persoalan jalan rusak tanpa mendapatkan respons yang memadai.
”Protes ini bukan tanpa dasar. Semua berangkat dari kegagalan Pemerintah Provinsi NTB dalam membaca kebutuhan dasar masyarakat Soromandi yang telah lama diabaikan. Berkali-kali kami melakukan aksi, namun tidak ada tanggapan serius dari Gubernur NTB,” ujarnya.
Bagi mereka, protes mahasiswa Soromandi bukan hal baru. Pada tahun 2023 mahasiswa Soromandi memboikot jalan provinsi itu dengan berakhir di tahan puluhan masa aksi.
”Protes kerusakan jalan Soromandi bukan hal baru,” kata dia.
Ia mengatakan berdasarkan data yang mereka himpun, Pemprov NTB mengalokasikan sekitar Rp 86,44 miliar untuk pembangunan dan peningkatan sejumlah ruas jalan melalui APBD 2025.
Namun, tidak satu pun alokasi tersebut menyasar ruas jalan di Kecamatan Soromandi.
Anggaran itu masing-masing dialokasikan untuk Ruas Jalan Lendang Luar–Lunyuk di Kabupaten Sumbawa sebesar Rp 19,44 miliar, Ruas Jalan Simpang Tano–Seteluk di Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp 39 miliar, serta Ruas Jalan Tanjung Geres–Pohgading di Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp 28 miliar.
Selain APBD 2025, mahasiswa turut menyoroti usulan pembangunan melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) Tahun 2026. Mereka menilai Soromandi kembali tidak masuk dalam prioritas pembangunan yang diajukan pemerintah provinsi.
Dalam usulan tersebut, Pemprov NTB mengajukan dua ruas jalan dengan total nilai sekitar Rp 107 miliar. Yakni Ruas Jalan Pemenang–Kebon Ayu–Lembar senilai Rp 86 miliar dan Ruas Jalan Labuhan Lombok–Sembelia sebesar Rp 21 miliar.
Menurutnya, semangat keadilan sosial yang menjadi salah satu nilai utama Pancasila seharusnya diwujudkan melalui kebijakan pembangunan yang merata bagi seluruh daerah.
”Situasi ini menambah kekecewaan kami terhadap watak kepemimpinan yang lebih banyak membangun narasi di ruang publik, tetapi belum mampu menjawab kebutuhan mendasar masyarakat di daerah yang selama ini mengalami keterisolasian akibat buruknya infrastruktur jalan,” tegas Furkan dalam keterangan di terima wartawan.
Mahasiswa Soromandi mendesak Pemerintah Provinsi NTB segera menjadikan pembangunan jalan di wilayah mereka sebagai prioritas.
Mereka menilai akses transportasi yang layak merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus penunjang utama aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa juga mengingatkan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan. “Jangan sampai peringatan hari lahir pancasila hanya seremonial saja, sementara Pemprov melanggar nilai keadilan pada sila – silanya,” tutup dia. (*)
Peringati Hari Lahir Pancasila, Mahasiswa Soromandi Gelar Aksi Dini Hari Minta Gubernur Perbaiki Jalan
