Lombok Utara, Katada.id — Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengapresiasi langkah cepat pemerintah pusat yang membatalkan wacana pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara dalam jaringan (daring) atau online.
Pasalnya, rencana tersebut sempat memicu gelombang kekhawatiran di kalangan orang tua siswa karena dinilai tidak efektif dan membebani keluarga.
Anggota Komisi III DPRD KLU M Indra Darmaji Asmar menegaskan, metode sekolah online sangat tidak efektif bagi daerah yang sedang berjuang meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) seperti Lombok Utara.
Pengalaman empiris saat pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu menjadi bukti nyata kegagalan sistem ini.
Menurutnya, anak-anak usia SD dan SMP masih sangat membutuhkan bimbingan moral, metode variatif, serta edukasi tatap muka secara langsung dengan guru di kelas.
“Berbicara efektivitas, jelas tidak efektif. Anak-anak SD dan SMP masih butuh banyak metode, bimbingan belajar, dan edukasi tatap muka secara langsung dengan guru kelas,” ungkap Darmaji, Senin (25/3/2026).
Darmaji membeberkan sejumlah kendala teknis di lapangan, mulai dari kondisi topografi Lombok Utara yang tidak merata sehingga memicu banyak wilayah buta sinyal (blankspot) atau jaringan 4G yang tidak stabil.
Selain itu, sistem ini memaksa orang tua mengeluarkan biaya ekstra untuk pengadaan gawai yang memadai dan kuota internet.
Pembelajaran jarak jauh juga dikhawatirkan membuat anak kecanduan menatap layar gawai tanpa mengerjakan tugas sekolah.
Lebih buruk lagi, orang tua kerap kesulitan menggantikan peran guru saat anak tidak memahami pelajaran akibat keterbatasan latar belakang pendidikan.
Politisi Partai Golkar ini berharap pemerintah pusat tidak lagi memunculkan wacana serupa yang tidak logis.
Ia juga meminta Bupati KLU tetap mengutamakan opsi belajar tatap muka demi masa depan dan mutu pendidikan anak didik di daerah.(ham)
