Kota Bima, katada.id – Pemerintah Kota Bima mulai menggenjot budaya inovasi di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Wali Kota Bima H. A. Rahman menargetkan setiap OPD mampu melahirkan sedikitnya dua inovasi sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memburu peluang insentif daerah dari pemerintah pusat hingga Rp7 miliar.
Target tersebut disampaikan Rahman saat membuka Rapat Koordinasi Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Bima di Aula Maja Labo Dahu, Kantor Wali Kota Bima, Kamis (4/6/2026).
Menurut Aji Man, inovasi tidak boleh berhenti sebagai dokumen administrasi atau sekadar memenuhi kebutuhan pelaporan. Inovasi harus mampu menjawab persoalan masyarakat dan menghadirkan kemudahan dalam pelayanan publik.
“Setiap perangkat daerah minimal memiliki dua inovasi yang bisa dikembangkan. Inovasi harus menjadi solusi nyata yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat, bukan sekadar gagasan di atas kertas,” tegasnya.
ia mengatakan inovasi kini menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kinerja pemerintah daerah. Karena itu, daerah yang mampu menghasilkan inovasi berkualitas berpeluang memperoleh penghargaan sekaligus tambahan insentif dari pemerintah pusat.
Orang nomor satu di Kota Bima itu mengungkapkan bahwa pemerintah pusat memberikan berbagai bentuk insentif kepada daerah berprestasi, termasuk bagi daerah yang mampu menunjukkan kinerja terbaik dalam inovasi, pengendalian inflasi, penurunan angka kemiskinan, penanganan stunting, maupun pengurangan tingkat pengangguran terbuka.
“Daerah yang meraih predikat kota paling inovatif berpeluang mendapatkan insentif hingga Rp7 miliar. Ini peluang yang harus dimanfaatkan bersama karena manfaatnya akan kembali dirasakan masyarakat melalui pembangunan daerah,” ujarnya.
Data BRIDA Kota Bima menunjukkan tren inovasi daerah terus mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir. Pada 2024 tercatat sebanyak 162 inovasi daerah, kemudian meningkat menjadi 234 inovasi pada 2025. Sejumlah inovasi yang lahir dari Kota Bima juga telah dipresentasikan dalam berbagai forum inovasi tingkat nasional.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa orientasi pemerintah daerah ke depan bukan hanya mengejar jumlah inovasi, melainkan memastikan setiap inovasi memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kita tidak hanya mengejar banyaknya inovasi, tetapi bagaimana inovasi tersebut benar-benar menyelesaikan masalah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” katanya.
Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Kota Bima juga menyiapkan skema penghargaan bagi aparatur sipil negara (ASN) yang berhasil menciptakan inovasi berdampak. Penghargaan tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, termasuk peluang pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi ASN berprestasi.
Dalam kesempatan itu, Wali Kotqmenyoroti keberhasilan inovasi SiCerah yang dinilai mampu memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat sekaligus memperoleh pengakuan di tingkat nasional.
Melalui penguatan ekosistem inovasi daerah, Pemerintah Kota Bima berharap setiap OPD tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi mampu menghadirkan terobosan yang berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah. (*)
