Oleh: Agil Almunawar
Mataram, Katada.id – Selama bertahun-tahun, bonus demografi dipromosikan sebagai jalan pintas menuju kemajuan Indonesia. Para pejabat, ekonom, dan perencana pembangunan berulang kali mengutip besarnya jumlah penduduk usia produktif sebagai modal utama untuk melompat menjadi negara maju. Narasi ini terdengar meyakinkan: semakin banyak penduduk usia kerja, semakin besar pula peluang pertumbuhan ekonomi. Namun, di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus berulang, optimisme tersebut layak dipertanyakan kembali.
Apa arti bonus demografi ketika ribuan pekerja kehilangan pekerjaan? Apa makna dominasi usia produktif jika pasar kerja justru semakin sempit dan tidak pasti? Pertanyaan ini penting diajukan karena Indonesia tampaknya terlalu lama memandang bonus demografi sebagai angka statistik, bukan sebagai tantangan kebijakan.
Gelombang PHK yang terjadi belakangan bukan sekadar konsekuensi perlambatan ekonomi global. Fenomena tersebut memperlihatkan kerentanan struktur ekonomi nasional yang selama ini bergantung pada sektor-sektor dengan daya tahan rendah terhadap perubahan. Industri padat karya yang pernah menjadi penopang penyerapan tenaga kerja menghadapi tekanan berat akibat persaingan global, perubahan teknologi, serta meningkatnya biaya produksi. Pada saat yang sama, sektor-sektor baru yang digadang-gadang menjadi motor ekonomi masa depan belum mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang memadai.
Akibatnya, Indonesia menghadapi situasi yang paradoksal. Jumlah penduduk usia produktif terus meningkat, tetapi ruang produktivitas justru menyempit. Setiap tahun, jutaan anak muda memasuki pasar kerja dengan harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Namun, sebagian dari mereka berhadapan dengan kenyataan berupa lapangan pekerjaan yang terbatas, kontrak kerja yang tidak pasti, atau bahkan pengangguran berkepanjangan.
Selama ini, pembahasan mengenai bonus demografi sering terjebak pada logika kuantitas. Seolah-olah keberhasilan pembangunan ditentukan oleh banyaknya penduduk usia kerja. Padahal sejarah menunjukkan bahwa tidak ada negara yang maju hanya karena memiliki populasi produktif dalam jumlah besar. Yang menentukan adalah kemampuan negara menciptakan produktivitas, inovasi, dan nilai tambah ekonomi.
Di sinilah letak persoalan mendasar Indonesia. Pembangunan manusia masih sering dipisahkan dari pembangunan ekonomi. Dunia pendidikan menghasilkan lulusan yang belum sepenuhnya terhubung dengan kebutuhan industri. Pelatihan kerja berjalan dalam logika administratif, bukan transformasi keterampilan. Sementara kebijakan ekonomi lebih banyak berorientasi pada pertumbuhan angka investasi daripada penciptaan ekosistem kerja yang berkelanjutan.
Padahal perubahan dunia kerja berlangsung sangat cepat. Otomatisasi, digitalisasi, dan kecerdasan buatan sedang mengubah lanskap ekonomi global. Banyak pekerjaan yang sebelumnya menjadi sumber penghidupan jutaan orang perlahan tergeser oleh teknologi. Dalam situasi seperti ini, bonus demografi tidak lagi cukup dipahami sebagai ketersediaan tenaga kerja murah. Yang dibutuhkan adalah tenaga kerja yang adaptif, kreatif, dan mampu menghasilkan nilai tambah di tengah kompetisi global.
Karena itu, ancaman terbesar Indonesia saat ini bukan ledakan jumlah penduduk, melainkan ledakan kekecewaan generasi produktif. Ketika pendidikan tidak menjamin pekerjaan, ketika keterampilan tidak berbanding lurus dengan kesempatan ekonomi, dan ketika kerja keras tidak selalu menghadirkan mobilitas sosial, maka yang muncul bukan produktivitas, melainkan frustrasi kolektif.
Frustrasi semacam ini memiliki implikasi yang jauh lebih serius daripada persoalan ekonomi. Ia dapat melahirkan ketidakpercayaan terhadap institusi publik, memperlebar kesenjangan sosial, dan melemahkan kohesi kebangsaan. Dalam jangka panjang, kegagalan mengelola bonus demografi bukan hanya menciptakan pengangguran, tetapi juga menggerus kualitas demokrasi.
Karena itu, orientasi pembangunan perlu diubah. Negara tidak boleh lagi sekadar menghitung berapa banyak penduduk usia produktif yang dimiliki. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap warga produktif memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas, keterampilan yang relevan, pekerjaan yang layak, dan peluang mobilitas sosial yang terbuka. Bonus demografi harus dipahami sebagai proyek transformasi manusia, bukan sekadar fenomena kependudukan.
Gelombang PHK yang terjadi saat ini seharusnya dibaca sebagai peringatan dini. Waktu Indonesia untuk memanfaatkan bonus demografi tidak panjang. Jendela kesempatan itu akan menutup dalam beberapa dekade mendatang. Jika negara gagal mengubah tenaga kerja menjadi produktivitas dan produktivitas menjadi kesejahteraan, maka bonus demografi hanya akan menjadi istilah yang indah dalam dokumen perencanaan pembangunan.
Sejarah tidak akan mengingat berapa besar jumlah penduduk usia produktif yang pernah dimiliki Indonesia. Sejarah hanya akan mencatat apakah generasi produktif tersebut berhasil menjadi kekuatan kemajuan atau justru berubah menjadi beban yang lahir dari kegagalan kebijakan. Di tengah gelombang PHK yang terus berulang, pertanyaan itu menjadi semakin mendesak untuk dijawab. (*)
