Jakarta, katada.id – Perombakan kabinet kembali dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Pada 1 Oktober 2026, sejumlah posisi strategis dalam pemerintahan mengalami perubahan, mulai dari menteri koordinator, menteri, wakil menteri, hingga Kapolri. Perubahan tersebut menjadi reshuffle ketujuh sejak Prabowo menjabat presiden.
Di tengah frekuensi perubahan kabinet yang semakin sering, reshuffle tidak cukup dibaca hanya sebagai pergantian nama dan jabatan. Ia juga memperlihatkan bagaimana pemerintahan Prabowo membangun keseimbangan politik sekaligus mengelola berbagai kepentingan yang berada di dalam orbit kekuasaan.
Pengamat politik Sugeng Aryanto melihat langkah tersebut sebagai bagian dari strategi politik merangkul berbagai kekuatan. Menurut dia, Prabowo menggunakan pendekatan “semua gerbong terakomodir”, yakni membuka ruang bagi beragam kekuatan politik untuk masuk dan bekerja di dalam pemerintahan.
Jika dibaca dari perspektif konsolidasi politik, pendekatan tersebut memiliki logika yang jelas. Pemerintahan dengan dukungan politik yang luas dapat mengurangi jarak antara eksekutif dan kekuatan-kekuatan politik di parlemen.
Stabilitas politik pun menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjalankan agenda pembangunan. Namun, di sinilah persoalan utama reshuffle justru dimulai.Persatuan politik tidak otomatis berarti pemerintahan yang efektif.
Kabinet yang semakin inklusif memang dapat memperluas basis dukungan politik. Tetapi semakin banyak kepentingan yang diakomodasi, semakin besar pula tantangan untuk memastikan bahwa kabinet tidak berubah menjadi sekadar ruang kompromi elite.
Karena itu, ukuran keberhasilan reshuffle seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang masuk dan siapa yang keluar. Pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang berubah setelah pergantian itu?
Apakah pelayanan publik membaik? Apakah investasi dan penciptaan lapangan kerja meningkat? Apakah kemiskinan dan ketimpangan berkurang? Apakah birokrasi menjadi lebih efektif? Dan yang paling penting, apakah masyarakat merasakan dampaknya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting karena reshuffle ketujuh bukan perubahan kecil. Dalam perombakan terbaru, Prabowo mengubah sejumlah posisi strategis, termasuk Menteri Luar Negeri, Menteri Perindustrian, beberapa posisi wakil menteri, Kepala Staf Kepresidenan, hingga Kapolri.
Politik Merangkul dan Batasnya
Gagasan “semua gerbong terakomodir” dapat dibaca sebagai upaya membangun pemerintahan yang luas. Dalam situasi politik yang membutuhkan konsolidasi, merangkul berbagai kelompok dapat membantu mengurangi konflik terbuka antarelite.
Tetapi politik akomodasi memiliki batas. Jika akomodasi terlalu dominan, profesionalisme pemerintahan berisiko menjadi pertimbangan kedua setelah keseimbangan politik. Sebaliknya, jika aspek profesionalisme menjadi fondasi utama, reshuffle dapat menjadi instrumen evaluasi untuk memastikan setiap kementerian dipimpin oleh figur yang mampu menerjemahkan agenda presiden menjadi kebijakan yang bekerja.Dengan kata lain, kabinet besar membutuhkan standar kinerja yang juga besar.
Jangan sampai stabilitas elite hanya menghasilkan stabilitas kekuasaan, sementara persoalan masyarakat berjalan di tempat.
Persatuan Harus Terukur
Persatuan nasional tentu penting. Namun persatuan tidak seharusnya berhenti sebagai bahasa politik.
Persatuan harus dapat diterjemahkan menjadi pemerintahan yang bekerja. Jika berbagai kelompok politik sudah berada dalam satu pemerintahan, maka tanggung jawabnya justru semakin besar: memastikan perbedaan kepentingan tidak menghambat keputusan publik.
Pemerintah juga perlu membuka ukuran yang jelas mengenai keberhasilan setiap kementerian. Target program, capaian anggaran, kualitas pelayanan, dampak ekonomi, serta manfaat langsung bagi masyarakat harus menjadi indikator yang dapat diuji publik.
Sebab pada akhirnya, rakyat tidak memilih pemerintah untuk menyaksikan konfigurasi elite berubah berkali-kali.
Rakyat membutuhkan harga pangan yang terjangkau, pekerjaan yang layak, pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang mudah diakses, infrastruktur yang berfungsi, dan kepastian hukum. Di titik itulah reshuffle harus diuji.
Dari Konsolidasi Elite ke Konsolidasi Kinerja
Reshuffle ketujuh memperlihatkan bahwa konsolidasi politik masih menjadi bagian penting dalam perjalanan pemerintahan Prabowo. Sejumlah perubahan posisi strategis menunjukkan bahwa presiden masih melakukan penataan terhadap mesin pemerintahannya. Namun konsolidasi politik seharusnya tidak menjadi tujuan akhir.
Ia harus menjadi jalan menuju konsolidasi kinerja.
Jika strategi “semua gerbong terakomodir” memang dimaksudkan untuk memperkuat persatuan nasional, maka pembuktiannya bukan berada di ruang elite, melainkan di ruang publik.
Kabinet yang gemuk tidak menjadi persoalan selama mampu bekerja. Koalisi yang luas tidak menjadi masalah selama kepentingan publik tetap menjadi pusat kebijakan. Pergantian pejabat juga tidak menjadi persoalan selama setiap perubahan menghasilkan perbaikan yang dapat dirasakan masyarakat.
Pada akhirnya, sejarah tidak akan mengingat berapa kali sebuah kabinet dirombak hanya dari jumlah pergantiannya. Yang akan diuji adalah apa yang dihasilkan setelah setiap perubahan.
Reshuffle boleh menjadi alat konsolidasi politik. Tetapi pemerintahan tetap harus dinilai dari satu hal: apakah kekuasaan yang semakin terkonsolidasi mampu menghasilkan kehidupan rakyat yang semakin baik. (*)
