Bima, katada.id — Ratusan kepala keluarga di Desa Bajo, Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), tengah menghadapi ancaman krisis air bersih yang serius.
Kekeringan dan terbatasnya akses terhadap sumber air layak konsumsi, mendorong Mirah Midadan Fahmid angkat bicara. Anggota
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI itu mendesak Pemerintah Kabupaten Bima segera mengambil langkah darurat. sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan infrastruktur penyediaan air bersih.
Mirah mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan masyarakat yang diterimanya, krisis air bersih paling parah saat ini dialami warga Desa Bajo, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima.
“Tercatat sebanyak 153 kepala keluarga (KK) di Dusun Ndanondere dan 146 KK di Dusun Rasabou terdampak secara langsung. Secara total terdapat sekitar 779 jiwa di Desa Bajo yang saat ini menunggu kehadiran dan tindakan nyata dari pemerintah,” ungkap dia, Kamis (25/6).
Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan air bersih di Desa Bajo bukan lagi sekadar gangguan layanan sementara, melainkan telah menjadi masalah pelayanan dasar yang berpotensi memengaruhi kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi rumah tangga, hingga kualitas hidup warga secara keseluruhan.
Air Bersih Merupakan Hak Dasar Warga
Mirah menegaskan bahwa akses terhadap air bersih merupakan hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi negara melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena itu, keterlambatan penanganan maupun pembiaran terhadap kerusakan infrastruktur penyediaan air bersih tidak boleh terus terjadi.
“Pemerintah Daerah Kabupaten Bima harus segera memberikan perhatian serius. Jangan sampai masyarakat harus berjuang sendiri untuk mendapatkan apa yang menjadi hak dasar mereka. Saya berharap pemda segera mengambil langkah cepat, terukur, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Menurut Mirah, distribusi bantuan air bersih menggunakan truk tangki memang diperlukan sebagai respons darurat. Namun langkah tersebut hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan akar persoalan yang selama ini berulang hampir setiap musim kemarau.
Persoalan utama, kata dia, terletak pada keberlanjutan sistem penyediaan air bersih yang belum berjalan optimal. Infrastruktur yang telah dibangun, mulai dari sumur pompa hingga jaringan distribusi, masih menghadapi berbagai kendala teknis maupun pengelolaan sehingga belum mampu menjamin pasokan air secara berkelanjutan kepada masyarakat.
Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi yang lebih mendalam terhadap efektivitas investasi infrastruktur air bersih yang selama ini telah dilakukan pemerintah daerah.
Empat Rekomendasi Strategis DPD RI
Untuk mengatasi persoalan tersebut sekaligus mencegah meluasnya krisis air bersih ke wilayah lain di Kabupaten Bima, Senator Mirah Midadan Fahmid menyampaikan empat rekomendasi strategis kepada Pemerintah Kabupaten Bima.
Pertama, Optimalisasi Respons Darurat Krisis Air Bersih. Pemerintah daerah perlu memastikan distribusi bantuan air bersih dilakukan secara terjadwal, tepat sasaran, dan disesuaikan dengan jumlah riil warga terdampak. Wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi seperti Dusun Ndanondere dan Dusun Rasabou harus menjadi prioritas utama dalam penanganan darurat.
Kedua, Revitalisasi Infrastruktur Penyediaan Air Bersih. Perbaikan infrastruktur tidak boleh berhenti pada penggantian komponen yang rusak. Pemda perlu melakukan audit teknis secara menyeluruh terhadap kondisi pompa, jaringan perpipaan, sumber air baku, sistem kelistrikan, serta ketersediaan suku cadang guna memastikan layanan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Ketiga,Penguatan Tata Kelola dan Keberlanjutan Layanan. Pengelolaan air bersih harus bertransformasi dari pendekatan reaktif menjadi preventif. Pemerintah perlu menerapkan sistem pemeliharaan berkala, memperkuat mekanisme pelaporan gangguan layanan, serta menyediakan dukungan anggaran operasional yang memadai dalam APBD.
Keempat, Pemetaan Wilayah Rawan Krisis Air Bersih. Pemerintah Kabupaten Bima perlu segera melakukan pemetaan menyeluruh terhadap desa-desa yang rentan mengalami kekeringan. Basis data tersebut penting sebagai landasan penyusunan kebijakan jangka panjang, termasuk pembangunan tandon komunal, rehabilitasi jaringan distribusi, pengembangan sumber air alternatif, hingga penerapan teknologi konservasi air.
“Daerah-daerah lain di Bima juga perlu segera dipetakan agar persoalan serupa tidak meluas dan menjadi krisis sosial-ekonomi yang lebih besar,” ujar Mirah.
Hingga berita ini diturunkan belum ada pernyataan resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Bima (*)
