Kota Bima, katada.id– Proyek pembangunan gedung rawat inap RSUD Kota Bima senilai Rp35,1 miliar belum rampung meski masa pelaksanaan kontrak telah berakhir pada 26 Juni 2026.
Merujuk papan informasi proyek di lokasi, pembangunan gedung rawat inap tersebut merupakan bagian dari program peningkatan kelas rumah sakit untuk mendukung layanan Kanker, Jantung, Stroke, dan Urologi (KJSU). Proyek dibiayai melalui APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2025–2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp35.112.000.000.
Pekerjaan dilaksanakan oleh PT Citra Putera La Terang berdasarkan kontrak Nomor 445.04/17.A/RSUD-Kota/X/2025 yang ditandatangani pada 20 Oktober 2025. Masa pelaksanaan ditetapkan selama 245 hari kalender sehingga pekerjaan seharusnya selesai pada 26 Juni 2026.
Namun hingga awal Juli 2026, aktivitas pembangunan masih berlangsung. Kondisi tersebut menunjukkan proyek telah melewati batas waktu penyelesaian sesuai kontrak.
Juru Bicara Pemerintah Kota Bima, Muhammad Hasyim, mengatakan pemerintah masih menunggu laporan resmi dari pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek.
“Kita sedang tunggu informasi dari Direktur RSUD dan PPK untuk memberikan klarifikasi,” kata Hasyim, Kamis (2/7/2026).
Untuk diketahui, gedung rawat inap merupakan tahap lanjutan pembangunan RSUD Kota Bima yang menjadi bagian dari program nasional peningkatan rumah sakit daerah tipe C. Sebelumnya, bangunan utama rumah sakit telah dibangun menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan.
Pada Februari 2026, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau langsung pembangunan RSUD Kota Bima. Saat itu, Pemerintah Kota Bima menyampaikan bahwa pembangunan gedung rawat inap tiga lantai dengan anggaran sekitar Rp35 miliar sedang berlangsung dan ditargetkan selesai pada akhir Juni 2026.
Pemerintah Kota Bima juga menargetkan RSUD tersebut dapat diresmikan pada Agustus 2026 setelah seluruh pekerjaan pembangunan selesai.
RSUD Kota Bima merupakan salah satu dari 66 rumah sakit tipe C yang dibangun pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk memperkuat layanan kesehatan rujukan di daerah. Total anggaran pembangunan rumah sakit ini mencapai sekitar Rp170 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), terdiri atas Rp150 miliar untuk pembangunan fisik dan Rp20 miliar untuk pengadaan alat kesehatan.
Rumah sakit tersebut diproyeksikan menjadi pusat layanan penyakit prioritas, seperti kanker, jantung, stroke, dan gangguan ginjal. Kehadiran fasilitas ini diharapkan dapat mengurangi kebutuhan rujukan pasien ke rumah sakit di luar daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kota Bima belum menjelaskan penyebab keterlambatan penyelesaian proyek, termasuk apakah akan diberlakukan sanksi atau perpanjangan waktu pelaksanaan sesuai ketentuan kontrak. (*)
