Bima, katada.id– Wali Kota Bima H. Arahman H. Abidin akhirnya buka suara, usai diterpa polemik dugaan nepotisme dalam pengangkatan keluarganya diberbagai jabatan strategis Pemerintah Kota Bima. Ia dengan tegas membantah bahwa jabatan strategis untuk keluarganya diberikan karena hubungan kekerabatan.
Orang nomor satu di Kota Bima ini menjelaskan bahwa klarifikasi dilakukan setelah ditanya seorang rekan melalui WhatsApp tentang kebenaran isu mengenai istri dan iparnya yang disebut memperoleh jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kota Bima.
“Yang pasti ini menjadi bahan pembicaraan yang harus saya luruskan,” ungkapnya Sabtu (4/7) melalui Facebook pribadinya Arahman Abidin.
Ia mengatakan, sejak dilantik Februari 2025 lalu, dirinya telah bersumpah untuk menaati aturan dan menjaga amanah masyarakat. Menurutnya, meski berasal dari keluarga besar dengan 21 saudara, hubungan kekeluargaan tidak menjadi dasar dalam pengambilan keputusan di pemerintahan.
“Di meja kerja saya tidak ada keluarga atau bukan keluarga. Ukurannya cuma satu, benar atau salah. Yang melanggar saya proses, yang berprestasi saya apresiasi,” tegasnya.
Wali Kota menegaskan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bima dinilai berdasarkan kompetensi, integritas, dan kinerja.
“Saya tidak pernah menilai ASN dari bapaknya siapa atau suaminya siapa. Saya hanya lihat kompetensi, integritas, dan hasil kerjanya. Justru kepada keluarga saya yang ASN, saya minta kerja dua kali lebih keras untuk membuktikan diri,” katanya.
Bantah Ipar Menjabat
Wali Kota juga membantah informasi yang menyebut iparnya menduduki jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kota Bima.
Ia menjelaskan, dari 10 saudara perempuannya, hanya tiga yang menikah dengan ASN dan seluruhnya telah memasuki masa pensiun. Sementara tujuh saudara perempuan lainnya menikah dengan non-ASN.
“Itu berarti tidak ada lagi ipar saya yang ASN, apalagi menjadi pejabat,” tegasnya.
Beberkab Rekam Jejak Istri
Sorotan publik juga diarahkan kepada istrinya, Badrah Ekawati, yang dilantik sebagai sekertaris Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bima.
Menurut Wali Kota, Badrah telah mengabdi sebagai ASN sejak 1993 atau sekitar 33 tahun sebelum dirinya menjabat sebagai kepala daerah.
Selama menjadi ASN, istrinya disebut menempuh pendidikan mulai dari SPK, Diploma I, Diploma III, Diploma IV Kebidanan, Profesi Bidan hingga Sarjana Ekonomi.
Kariernya, kata dia, juga dibangun secara bertahap, mulai sebagai staf selama sekitar 20 tahun, kemudian dipercaya menjadi Kepala Seksi Promosi Kesehatan pada 2013, Kepala Bidang Promosi Kesehatan pada Agustus 2016, serta telah berpangkat golongan IV/a sejak April 2017.
“Semua dia lalui lewat uji kompetensi dan penilaian kinerja. Tidak ada jalan pintas,” ujarnya.
Wali Kota menilai rekam jejak tersebut menjadi dasar bahwa promosi jabatan istrinya bukan semata karena status sebagai istri kepala daerah.
“Yang menilai seorang ASN adalah SKP, hasil kerjanya, absensinya, integritasnya. Bukan status perkawinannya dengan saya,” ungkapnya.
Ia juga memastikan proses mutasi dan promosi jabatan telah melalui mekanisme yang berlaku, termasuk pembahasan di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), penerapan sistem merit, serta memperoleh Persetujuan Teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Saya sadar tidak semua orang akan puas. Bagi saya, ketidakpuasan itu bagian dari demokrasi. Tugas saya menjawabnya dengan kerja, bukan dengan janji,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Wali Kota mengajak masyarakat memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh putra-putri terbaik Kota Bima untuk mengabdi di birokrasi tanpa mempersoalkan latar belakang keluarga.
Ia menegaskan prinsip “Maja Labo Dahu” atau malu berbuat salah dan takut melanggar aturan menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan serta menjadi nilai yang diterapkan kepada keluarganya.
Disorot Musisi Nasional
Sebelumnya Musisi sekaligus aktivis sosial Melanie Subono menyoroti dugaan praktik nepotisme di lingkungan Pemerintah Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal itu diungkap Melanie, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Rabu (2/7/2026).
Melanie mempertanyakan adanya seorang wali kota di Bima yang disebut melantik keluarga besar jadi pejabat strategis.
“Taukah kamu kalau di BIMA, ada Walikota yang melantik SEPUPUnya, kemudian ISTRI nya menjadi Sekdis dan kemudian IPAR nya menjadi Kabag Umum?” tulis Melanie.
Ia menegaskan dalam keterangannya bahwa dirinya hanya mengajukan pertanyaan.
“Nanya doang, kalo gak tau kan jadi tau. Gitu aja maksudnya,” ungkapnya.
Unggahan Melanie itu dengan cepat viral dan jadi sorotan publik. Beragam tanggapan muncul di kolom komentar. Akun @itsmekkasma menulis, “Waahhh hebat yaa negara ini, aura nepotismenya kuat sekali.”
Sementara akun @missennodisini berkomentar, “Apakah di Bima sudah berubah menjadi Kerajaan atau masih Republik di sana? (*)
