Lombok Barat, katada.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang bukti setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (LAZ), Senin (20/7/2026).
Selain mengamankan uang tunai ratusan juta rupiah dan sejumlah dokumen, penyidik juga menyita mobil Toyota Alphard milik Bupati LAZ.
Diketahui, Bupati LAZ ditangkap di rumah dinasnya di Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Ia diduga terlibat dalam penerimaan fee proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, mobil Toyota Alphard berwarna hitam bernomor polisi DR 1749 DU telah dipasangi pita merah-hitam bertuliskan “Dilarang Melewati Garis Batas” serta segel merah-putih bertuliskan “Dalam Pengamanan KPK” pada pintu sebelah kiri.
Selain Alphard, penyidik juga menyita sebuah mobil Toyota Kijang Innova berwarna abu-abu. Kendaraan tersebut juga dipasangi segel KPK.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2025, Toyota Alphard keluaran tahun 2023 tersebut tercatat sebagai milik pribadi Lalu Ahmad Zaini yang diperoleh dari hasil sendiri.
Dalam laporan kekayaannya, Bupati LAZ juga tercatat memiliki Honda HR-V 1.5 L tahun 2024 dan Toyota Avanza 1.3 G AT tahun 2019.
Selain kendaraan, KPK mengamankan uang tunai dalam pecahan rupiah yang nilainya diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Penyidik juga menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Hingga kini, KPK belum mengungkap jumlah pasti uang yang disita.
Saat ini Bupati LAZ telah berada di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sejak Senin malam sekitar pukul 22.15 WITA untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Enam orang lainnya yang turut diterbangkan ke Jakarta juga menjalani pemeriksaan, di antaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Penataan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kabupaten Lombok Barat Lalu Ratnawi serta Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang (PT AMGM) Sudirman.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya OTT tersebut. “Benar, bahwa KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat,” ujar Budi.
Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 19 orang yang terdiri atas pejabat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, pejabat PT Air Minum Giri Menang (PT AMGM), serta pihak swasta.
“Dari 19 orang yang diamankan, tujuh orang diterbangkan ke Jakarta pada Senin malam untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Budi.
Menurut KPK, perkara yang tengah ditangani berkaitan dengan dugaan penerimaan uang oleh Bupati Lombok Barat yang berhubungan dengan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
“Perkara ini diduga terkait adanya penerimaan oleh bupati berkenaan dengan proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Lombok Barat,” katanya.
Pasca-OTT, penyidik juga menyegel ruang kerja Bupati Lombok Barat, ruang Kepala Dinas PUPRPKP, dan ruang Unit Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat. Ketiga ruangan tersebut dipasangi segel bertuliskan “Dalam Pengawasan KPK” dan garis pengaman.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktik gratifikasi dan suap dalam pelaksanaan proyek-proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2025-2026. Dugaan sementara, penerimaan fee tidak hanya berasal dari proyek pemerintah daerah, tetapi juga terkait proyek di PT AMGM.
Hingga berita ini diturunkan, KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap tujuh orang yang dibawa ke Jakarta. Lembaga antirasuah memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan serta mengumumkan konstruksi perkara, identitas tersangka, dan barang bukti yang disita.
