Mataram, Katada.id – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menawarkan konsep baru dalam pembangunan sektor pertanian melalui konsolidasi pengelolaan lahan yang terinspirasi dari keberhasilan Federal Land Development Authority (FELDA) Malaysia. Model tersebut dinilai mampu menjadi solusi atas persoalan kepemilikan lahan yang semakin sempit, sekaligus meningkatkan efisiensi usaha tani dan kesejahteraan petani.
Gagasan itu disampaikan Gubernur saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) IX Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi NTB yang dirangkaikan dengan Dialog Tani di Mataram, Minggu (2/8). Musda mengangkat tema “Memperkuat Peran Petani NTB Menuju NTB Makmur Mendunia dan Generasi Indonesia Emas 2045”.
Dalam sambutannya, Miq Iqbal menegaskan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian NTB. Karena itu, pembangunan pertanian tidak boleh hanya berfokus pada peningkatan hasil produksi, tetapi juga harus mampu meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan para petani.
Ia mengungkapkan, sejumlah indikator menunjukkan kinerja pertanian NTB terus mengalami perbaikan. Hingga pertengahan 2026, Nilai Tukar Petani (NTP) NTB tercatat mencapai 131, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 127. Sementara Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) NTB mencapai 135.
“Capaian ini menunjukkan bahwa sektor pertanian semakin menjanjikan secara ekonomi. Ini juga menjadi sinyal positif bagi generasi muda bahwa pertanian memiliki prospek yang baik, bahkan bagi lembaga keuangan sektor ini semakin layak mendapatkan dukungan pembiayaan,” ujar Miq Iqbal.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat persoalan mendasar yang dihadapi petani di NTB. Sekitar 70 persen petani merupakan petani gurem dengan kepemilikan lahan yang terbatas, bahkan sebagian besar hanya menggarap lahan berukuran kecil atau tidak memiliki lahan sendiri.
Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan biaya produksi menjadi tinggi, penggunaan teknologi pertanian kurang efisien, serta daya tawar petani dalam pemasaran hasil panen masih rendah.
Untuk mengatasi persoalan itu, Gubernur menawarkan pendekatan melalui konsolidasi pengelolaan lahan secara kolektif dengan mengambil pelajaran dari model yang diterapkan FELDA di Malaysia.
Ia menceritakan pengalamannya saat mengunjungi kawasan pertanian yang dikelola FELDA di Sabah dan Sarawak. Sebelum dikelola secara terintegrasi, para petani di wilayah tersebut mengusahakan lahan dalam skala kecil sehingga biaya produksi, mulai dari pembelian pupuk, penggunaan alat dan mesin pertanian hingga pemasaran hasil panen, menjadi sangat tinggi.
Namun setelah lahan-lahan tersebut dikelola dalam satu sistem bersama, efisiensi meningkat secara signifikan dan pendapatan petani mengalami kenaikan berkali-kali lipat.
“Yang ingin kita adopsi bukan menyalin sistem FELDA secara utuh, tetapi mengambil prinsip keberhasilannya, yakni membangun skala ekonomi yang lebih besar melalui pengelolaan bersama,” jelasnya.
Sebagai contoh, Miq Iqbal menyoroti hamparan persawahan di Kabupaten Lombok Tengah yang secara fisik terlihat menyatu, namun sesungguhnya dimiliki oleh ratusan petani dengan luasan berbeda.
Menurutnya, apabila seluruh lahan tersebut dikelola melalui koperasi multipihak atau badan usaha profesional, maka penggunaan alat dan mesin pertanian, benih, pupuk, hingga pemasaran dapat dilakukan secara kolektif sehingga biaya produksi menjadi jauh lebih efisien.
“Tadi sepanjang perjalanan kita melihat hamparan sawah yang luas. Secara fisik terlihat satu kesatuan, tetapi pemiliknya bisa ratusan orang. Bayangkan jika seluruh lahan itu dikelola bersama melalui koperasi. Biaya produksi akan jauh lebih rendah dan petani memperoleh nilai ekonomi yang lebih besar,” katanya.
Lebih lanjut, ia menilai konsolidasi lahan tidak hanya meningkatkan hasil budidaya, tetapi juga membuka peluang pengembangan usaha bernilai tambah, seperti pengolahan hasil pertanian, distribusi, hingga hilirisasi komoditas.
Karena itu, Gubernur mengajak HKTI NTB bersama seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan model pembangunan pertanian yang lebih modern, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani.
“Pertanian kita harus bergerak dari pola yang berjalan sendiri-sendiri menuju pola kolaboratif. Dengan skala ekonomi yang lebih besar, petani akan memiliki daya saing yang lebih kuat sekaligus memperoleh nilai tambah yang lebih besar,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Miq Iqbal juga menyampaikan ucapan selamat kepada Willgo Zainar yang kembali terpilih sebagai Ketua HKTI Provinsi NTB. Ia berharap kepengurusan baru mampu memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB dalam mendorong transformasi sektor pertanian, memperkuat kelembagaan petani, mempercepat hilirisasi komoditas, serta meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh NTB.
Pemerintah Provinsi NTB menargetkan transformasi pertanian melalui konsolidasi lahan, penguatan koperasi multipihak, hilirisasi hasil pertanian, serta kolaborasi antara pemerintah, HKTI, dunia usaha, dan lembaga keuangan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong Nilai Tukar Petani terus mendekati angka 150 sebagai indikator meningkatnya kesejahteraan petani dan semakin kokohnya fondasi ekonomi daerah menuju visi NTB Makmur Mendunia. (*)
