Mataram, Katada.id — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyampaikan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi NTB, Selasa (18/8).
Rancangan tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, sebagai bagian dari tahapan pembahasan perubahan APBD 2026 antara pemerintah daerah dan DPRD NTB.
Dalam penyampaiannya, Wagub yang akrab disapa Dinda menegaskan bahwa peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pembangunan yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Meski kita dihadapkan pada keterbatasan fiskal dan berbagai tantangan global, semangat untuk mewujudkan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tidak boleh surut. Kita harus terus bergerak dan bekerja,” ujar Dinda.
Menurutnya, keterbatasan ruang fiskal harus dihadapi melalui pengelolaan anggaran yang cerdas, cermat, efektif, serta berorientasi pada prioritas pembangunan daerah.
Dinda juga menyampaikan belasungkawa kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak bencana gempa bumi. Pemprov NTB bersama sejumlah pihak telah menyalurkan bantuan awal dan tanggap darurat sebagai bentuk solidaritas antardaerah.
“Semoga bantuan yang kita berikan dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana dan memberikan kekuatan bagi mereka untuk segera bangkit dan pulih kembali,” katanya.
Tiga Prioritas Pembangunan
Dinda menyebut terdapat tiga agenda utama yang harus terus menjadi fokus pembangunan NTB. Pertama, pengentasan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem.
Kedua, penguatan ketahanan pangan melalui pembangunan ekosistem industri pertanian dan subsektornya. Ketiga, menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
Ketiga agenda tersebut, kata Dinda, harus dilaksanakan secara konsisten untuk mewujudkan visi pembangunan daerah, yakni membangun NTB yang makmur dan berkeadilan.
Ia juga menekankan pentingnya memanfaatkan kepercayaan terhadap NTB sebagai tuan rumah berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional. Event-event tersebut diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi sektor pariwisata, UMKM, dan masyarakat, bukan sekadar kegiatan seremonial.
“Setiap rupiah yang dikelola harus mampu menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Pendapatan dan Belanja Mengalami Perubahan
Dalam rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD 2026, terdapat perubahan pada struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan meningkat 1,56 persen, dari sekitar Rp3,02 triliun pada APBD murni 2026 menjadi sekitar Rp3,06 triliun.
Pendapatan transfer juga dianggarkan naik 2,48 persen, dari sekitar Rp2,148 triliun menjadi sekitar Rp2,49 triliun. Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan turun 42,54 persen, dari sekitar Rp114 miliar menjadi sekitar Rp56 miliar.
Pada sisi belanja, belanja daerah dalam perubahan APBD 2026 direncanakan mencapai sekitar Rp6 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar 4,69 persen atau setara Rp269 miliar dibandingkan APBD murni 2026.
Sementara pada sisi pembiayaan, rancangan perubahan KUA dan PPAS mencatat defisit anggaran sekitar Rp369 miliar. Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan neto yang bersumber dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.
Dinda berharap pembahasan perubahan KUA dan PPAS dapat berlangsung konstruktif dan terbuka dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.
“Yang kita inginkan bukan hanya dokumen anggaran yang selesai secara administratif, tetapi kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah,” pungkasnya.
DPRD NTB Apresiasi Respons terhadap Bencana NTT
Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, turut mengapresiasi langkah cepat Pemprov NTB dalam memberikan bantuan tanggap darurat kepada masyarakat terdampak bencana gempa bumi di NTT.
Menurut Isvie, respons tersebut menunjukkan kepedulian dan rasa kebersamaan antardaerah. Terlebih, NTB juga pernah mengalami bencana gempa bumi pada 2018.
Ia mengajak seluruh pihak untuk terus memberikan dukungan kepada masyarakat NTT yang terdampak bencana serta mendoakan agar keluarga korban diberikan kekuatan dan para korban luka segera mendapatkan kesembuhan.
Terkait perubahan KUA dan PPAS, Isvie mengatakan penyampaiannya merupakan bagian penting dalam proses penganggaran daerah. Pembahasan eksekutif dan legislatif diharapkan dapat memastikan kebijakan fiskal mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pelaksanaan program pembangunan prioritas.
DPRD NTB selanjutnya akan membahas rancangan tersebut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembahasan itu diharapkan menghasilkan kebijakan perubahan APBD 2026 yang efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat NTB. (*)
