Mataram, Katada.id — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat persiapan penerapan manajemen talenta untuk menata, mengembangkan, dan menempatkan aparatur sipil negara (ASN) sesuai kompetensi serta potensi masing-masing.
Pembahasan penerapan kebijakan tersebut dilakukan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Pemprov NTB di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Mataram, Senin (24/8).
Rapat membahas sejumlah langkah strategis, mulai dari pemetaan kompetensi, distribusi pegawai, analisis jabatan hingga pengembangan kapasitas ASN.
Penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemprov NTB telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 863 Tahun 2026 tertanggal 7 Agustus 2026.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan penerapan manajemen talenta membutuhkan perubahan paradigma dalam pengelolaan kepegawaian. ASN didorong aktif memperbarui data kepegawaian, kompetensi, pengalaman, dan rekam jejak prestasi.
“Perubahan terpenting dari manajemen talenta adalah cara kita memotret prestasi. Sekarang semua orang harus memotret dirinya sendiri. Karena itu, keaktifan individu sangat penting untuk manajemen talenta,” kata Iqbal.
Menurutnya, manajemen talenta nantinya dapat menjadi salah satu instrumen dalam proses pengisian jabatan, termasuk rekrutmen jabatan pimpinan tinggi pratama.
Karena itu, Iqbal meminta seluruh jajaran, terutama pejabat eselon III dan IV, memastikan data kepegawaian serta persyaratan administrasi diperbarui secara aktif.
“Jangan sampai terjadi kegagapan. Keaktifan individu dalam meng-update perjalanan karier akan menentukan,” ujarnya.
Atasi Ketimpangan Distribusi ASN
Iqbal mengatakan manajemen talenta juga diarahkan untuk mengatasi ketidakseimbangan distribusi ASN di lingkungan Pemprov NTB. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) masih membutuhkan tambahan pegawai, sementara OPD lain memiliki jumlah pegawai yang relatif berlebih.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, setiap OPD diminta melakukan pemetaan jabatan dan analisis jabatan secara serius. Penataan akan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, serta potensi masing-masing pegawai.
Menurut Iqbal, redistribusi pegawai akan dilakukan melalui dua pendekatan. Tahap pertama berupa perpindahan secara sukarela dengan memetakan profil OPD dan menawarkan pegawai yang memiliki kompetensi untuk mengisi kebutuhan di perangkat daerah lain.
Skema tersebut sekaligus diharapkan dapat menemukan talenta ASN yang selama ini belum terlihat di perangkat daerah masing-masing.
Tahap berikutnya adalah penempatan berdasarkan kebutuhan organisasi. ASN harus siap ditempatkan sesuai kebutuhan pemerintahan sebagai konsekuensi dari penerapan manajemen talenta.
Sekretaris Daerah NTB Abul Chair menekankan pentingnya koordinasi dengan Biro Organisasi untuk memastikan analisis jabatan mampu menggambarkan kebutuhan riil setiap OPD.
Pengembangan Kompetensi Tak Harus Mahal
Penguatan manajemen talenta juga mencakup pengembangan kompetensi ASN. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) mendorong pola pelatihan yang lebih fleksibel dan efisien.
Pembelajaran daring menjadi salah satu opsi karena memungkinkan ASN meningkatkan kompetensi dengan waktu belajar yang lebih fleksibel tanpa meninggalkan tugas utama.
Selain itu, Pemprov NTB membahas pengembangan kompetensi melalui pola tutor sebaya untuk mengatasi keterbatasan anggaran pelatihan. Melalui pola ini, ASN dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman secara lebih kontekstual dengan tetap memperhatikan ketentuan pemerintah pusat.
Dalam Rapim juga ditekankan perubahan cara pandang terhadap prestasi ASN. Prestasi tidak hanya dinilai sebagai capaian individu, tetapi juga berdasarkan kontribusinya terhadap keberhasilan organisasi dan kerja kolektif lintas-OPD.
Iqbal menegaskan keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pengembangan kualitas aparatur. Pemerintah harus mengoptimalkan sumber daya dan anggaran yang sudah tersedia.
“Bagaimana dengan fiskal yang ada kita berbuat lebih banyak. Kita tidak lagi berpikir menambah anggaran, tetapi bagaimana memanfaatkan anggaran yang ada. Kita harus mengubah paradigma pikiran kita,” tegasnya.
Iqbal juga mengapresiasi koordinasi perangkat daerah dalam mempersiapkan penerapan manajemen talenta. Menurutnya, keberhasilan kebijakan tersebut membutuhkan kerja bersama dan kesamaan visi seluruh OPD.
“Teman-teman hadir di publik sebagai Provinsi NTB, Pemprov NTB. Jadi dalam menjalankan tugas ini ayo kita datang sebagai satu atap. Itu prinsip yang ingin saya tekankan,” kata Iqbal.
Melalui penerapan manajemen talenta, Pemprov NTB menargetkan penataan ASN yang lebih proporsional sekaligus membuka ruang pengembangan karier dan peningkatan kompetensi. Penempatan pegawai juga diharapkan semakin sesuai dengan kemampuan aparatur dan kebutuhan organisasi. (*)
