Lombok Utara, katada.id – Krisis air bersih di kawasan Gili Trawangan dan sekitarnya mendapat perhatian serius Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemprov NTB menargetkan suplai air kembali mengalir dalam satu hingga dua hari ke depan.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, pemerintah tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan sejumlah pihak terkait untuk memulihkan jaringan air bersih yang terhenti. Langkah tersebut diupayakan sembari menyelesaikan persoalan regulasi dan hukum yang menjadi latar belakang gangguan suplai air.
“Dua hari lalu saya sudah berbicara langsung dengan Pak Menteri Lingkungan Hidup untuk menjelaskan situasi kedaruratan ini. Suplai air harus tetap berjalan karena menyangkut kehidupan masyarakat, pelayanan publik, dan keberlangsungan sektor pariwisata,” kata Iqbal saat mengunjungi Gili Meno bersama Putri Mahkota Swedia Victoria Ingrid Alice Desiree, Minggu (6/9).
Menurut dia, persoalan air bersih di kawasan Gili tidak bisa diselesaikan secara sederhana. Sebab, terdapat aspek lingkungan dan proses hukum yang harus diperhatikan. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menghambat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Karena itu, Pemprov NTB meminta ruang diskresi agar jaringan air yang sudah tersedia bisa kembali dioperasikan untuk sementara. Opsi tersebut dinilai sebagai langkah paling memungkinkan untuk mengatasi kondisi darurat.
“Ini solusi transisi sambil proses penyelesaian persoalan regulasi dan hukum ditempuh sesuai ketentuan,” ujarnya.
Iqbal menyebut Menteri Lingkungan Hidup telah menyampaikan komitmen untuk membantu mencarikan jalan keluar. Pemprov NTB akan menindaklanjuti komitmen tersebut melalui koordinasi dan surat resmi antarlembaga.
“Kami akan segera mencarikan jalan keluarnya. Kami akan berkomunikasi dengan pihak swasta dan menyelesaikan berbagai persoalan regulasi yang terkait untuk memastikan air bisa segera mengalir kembali,” tegasnya.
Sembari menunggu jaringan kembali beroperasi, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara telah melakukan dropping air. Distribusi tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan wisatawan yang terdampak.
Iqbal juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, pelaku usaha pariwisata, dan wisatawan akibat terganggunya suplai air bersih.
“Kami mohon maaf kepada masyarakat, pelaku pariwisata, dan para wisatawan yang terganggu. Pemerintah berkomitmen untuk segera menyelesaikan persoalan ini,” katanya.
Bagi Pemprov NTB, menghidupkan kembali jaringan yang sudah tersedia menjadi pilihan paling realistis untuk jangka pendek. Namun, langkah tersebut tidak dimaksudkan sebagai penyelesaian akhir.
Pemerintah tetap akan menyiapkan solusi permanen dengan mempertemukan kepentingan masyarakat, sektor pariwisata, serta perlindungan lingkungan. Kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya air juga menjadi bagian penting dari penyelesaian tersebut.
Koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemkab Lombok Utara, pihak swasta, dan pemangku kepentingan lainnya terus dilakukan. Pemprov NTB berharap pelayanan air bersih dapat segera normal sehingga kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan aktivitas pariwisata di kawasan Gili tidak semakin terdampak.
“Memastikan air kembali mengalir bukan hanya soal menjaga aktivitas pariwisata. Yang paling utama adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi,” pungkas Iqbal. (*)
