Mataram, katada.id — Birokrasi yang masih mengandalkan cara kerja lama akan semakin sulit menjawab perubahan zaman. Teknologi berkembang cepat, informasi semakin terbuka, persoalan masyarakat kian kompleks, sementara tuntutan terhadap pemerintah semakin tinggi.
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Lalu Muhamad Iqbal menilai kondisi tersebut menuntut aparatur sipil negara (ASN) tidak hanya bekerja lebih cepat, tetapi juga mengubah cara berpikir dan cara belajar.
ASN, kata Miq Iqbal, harus memiliki keberanian untuk terus belajar, meninggalkan pemahaman yang sudah tidak relevan, kemudian belajar kembali menghadapi persoalan baru. Prinsip itu ia sebut sebagai learn, unlearn, dan relearn.
Pesan tegas tersebut disampaikan pada puncak Hari Widyaiswara Nasional (HWN) ke-26, HUT Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia (APWI) ke-6, sekaligus Jambore Nasional APWI ke-4 di Hotel Lombok Garden, Mataram, Senin (21/9/2026).
Menurutnya birokrasi menghadapi perubahan dari berbagai arah, mulai dari dinamika politik, globalisasi hingga perkembangan teknologi.
Karena itu, ASN tidak cukup hanya menguasai pengetahuan yang sudah dimiliki. Aparatur juga harus mampu memperbarui cara memahami persoalan dan menyesuaikan cara kerja dengan perubahan yang terjadi.
Gubernur NTB itu mengaku mengalami sendiri proses tersebut ketika berhadapan dengan persoalan kemiskinan. Pengalaman di lapangan membuatnya menyadari bahwa kemiskinan jauh lebih kompleks dibandingkan pemahaman yang dibangun hanya dari angka dan teori.
“Saya mengalami proses unlearn. Saya menyadari bahwa kemiskinan ternyata jauh lebih kompleks daripada yang selama ini saya pahami dari angka dan teori,” ungkapnya.
Menurutnya, kemiskinan tidak hanya menyangkut pendapatan. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan perumahan, kesehatan, pendidikan, keterampilan, pekerjaan, sanitasi hingga akses terhadap layanan dasar.
Karena itu, pembelajaran ASN harus semakin dekat dengan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Pengetahuan tidak boleh berhenti sebagai teori, tetapi harus mampu diterjemahkan menjadi cara kerja yang menghasilkan penyelesaian masalah.
Pesan tersebut juga ia kaitkan dengan digitalisasi pemerintahan. Ia mengingatkan agar digitalisasi tidak sekadar memindahkan sistem lama ke dalam aplikasi. Teknologi tidak otomatis memperbaiki pemerintahan apabila sistem yang menjadi fondasinya masih bermasalah.
“Kalau sistemnya buruk kemudian kita digitalisasi, maka yang terjadi adalah kita hanya mendigitalisasi keburukan. Makronya dulu, arsitekturnya itu dibangun, baru masuk ke program-program,” ujarnya.
Eks Dubes Indonesia untuk Turki ini menjelaskan bahwa pembenahan sistem dan arsitektur pemerintahan harus mendahului digitalisasi. Dengan begitu, teknologi yang dibangun tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi benar-benar terintegrasi dan menghasilkan perbaikan kinerja pemerintahan.
Di sisi lain, perkembangan teknologi juga membuat pemerintahan semakin terbuka. Data dan rekam jejak kinerja semakin mudah ditelusuri, sementara masyarakat memiliki ruang lebih besar untuk mengawasi pemerintah.
“Masyarakat bukan hanya penerima manfaat. Mereka sekaligus menjadi pengawas,” kata Iqbal.
Dalam konteks tersebut, ia juga melihat peran Widyaiswara semakin penting. Pembelajaran ASN, menurutnya, tidak cukup hanya menjadi proses transfer pengetahuan. Widyaiswara harus membantu aparatur memahami perubahan, menguji kembali cara berpikir, dan menerjemahkannya menjadi kinerja yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Pandangan tersebut sejalan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh.
Menurut Zudan, perubahan sistem pengembangan ASN harus dimulai dari perubahan cara berpikir.
“Tugas Widyaiswara bukan hanya menyampaikan materi pembelajaran. Tugas kita adalah mengubah cara berpikir ASN,” kata Zudan.
Zudan juga mengapresiasi perubahan yang membuka kesempatan bagi lulusan baru untuk menjadi Widyaiswara. Ia mendorong pengembangan kompetensi dan karier ASN didukung mekanisme uji kompetensi yang mudah dan tersedia secara berkala.
Sementara itu, Ketua Umum DPP APWI Dr. Ir. Sugihardjo menilai perkembangan birokrasi juga menuntut perubahan peran Widyaiswara.
Widyaiswara, kata dia, tidak lagi cukup berfungsi sebagai pengajar di ruang kelas. Perannya perlu berkembang menjadi fasilitator, inovator, dan katalisator dalam pengembangan kompetensi serta karier ASN.
Rangkaian HWN ke-26, HUT APWI ke-6 dan Jamnas APWI ke-4 tersebut menempatkan pembelajaran sebagai bagian penting dari perubahan birokrasi.
Perubahan birokrasi tidak semata diukur dari seberapa banyak ASN mengikuti pembelajaran atau seberapa banyak sistem yang didigitalisasi.
Ukuran akhirnya adalah apakah pengetahuan baru mengubah cara bekerja, apakah cara kerja baru mampu mempercepat penyelesaian masalah, dan apakah perubahan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat.
Di titik itulah Widyaiswara tidak sekadar mengajar ASN. Perannya menjadi bagian penting dalam membentuk birokrasi yang mampu belajar, berubah, dan bekerja lebih baik. (*)
