Mataram, katada.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola data di seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kebijakan pembangunan berbasis data.
Upaya tersebut dilakukan melalui Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Produsen Data bertema “Data Berkualitas untuk Perencanaan Pembangunan yang Lebih Tepat dan Berdampak” di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Kamis (1/10).
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) NTB Ahsanul Halik mengatakan penguatan kapasitas produsen data menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan NTB Satu Data. Menurut dia, data tidak sekadar berupa angka, tetapi menjadi dasar pemerintah dalam memahami persoalan masyarakat dan menentukan prioritas pembangunan.
“Data yang baik akan menghasilkan informasi yang baik. Informasi yang baik akan membantu kita mengambil keputusan yang lebih tepat. Dan dari keputusan yang tepat, kita berharap dapat menghadirkan pembangunan yang benar-benar memberikan manfaat dan dirasakan oleh masyarakat,” kata Aka.
Ia menegaskan kualitas kebijakan pemerintah daerah sangat bergantung pada kualitas data yang dihasilkan perangkat daerah. Karena itu, pengelola data harus memiliki kompetensi, integritas, pemahaman terhadap tugas dan fungsi, serta komitmen menjaga kualitas data.
Menurut Aka, pembangunan sistem dan portal data saja tidak cukup. Teknologi hanya menjadi bagian dari ekosistem data, sedangkan kualitas informasi tetap ditentukan oleh manusia yang menghasilkan dan mengelolanya.
“Portal boleh dibangun dengan teknologi terbaik, tetapi kualitas data tetap ditentukan oleh kualitas manusia yang menghasilkan data tersebut,” ujarnya.
Data Menjadi Dasar Penentuan Kebijakan
Aka mengatakan data yang digunakan pemerintah harus memenuhi sejumlah prinsip, antara lain benar, akurat, lengkap, konsisten, memiliki definisi yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Kebutuhan tersebut semakin penting karena kebijakan pembangunan mencakup berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga persoalan sosial.
Ia mencontohkan penggunaan data penyandang disabilitas untuk menentukan lokasi fasilitas pendidikan khusus. Pemerintah perlu mengetahui persebaran masyarakat penyandang disabilitas sebelum menentukan lokasi pembangunan sekolah luar biasa (SLB).
“Kita harus membangun berdasarkan data dan melihat karakteristik masyarakatnya. Jangan sampai fasilitas dibangun di suatu lokasi, tetapi masyarakat yang membutuhkan justru berada di lokasi lain,” katanya.
Karena itu, kualitas data harus diperbaiki sejak dari sumbernya. Data sektoral yang dihasilkan masing-masing perangkat daerah perlu dikelola secara terintegrasi agar dapat menjadi dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan.
Aka mengatakan Dinas Kominfotik NTB sebagai wali data tidak dapat bekerja sendiri. Penguatan NTB Satu Data membutuhkan kolaborasi antara produsen data, wali data, pembina data, perangkat daerah, serta mitra pembangunan.
Ia juga mengapresiasi dukungan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB dalam pembinaan dan pendampingan statistik sektoral serta kontribusi mitra pembangunan SKALA.
“Apa yang kita miliki hari ini bukanlah hasil kerja satu institusi. Ini adalah hasil dari kerja bersama,” ujarnya.
830 Data Terkoordinasi dengan Kemendagri
Pemprov NTB mencatat sekitar 830 data telah terkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
Selain itu, Indeks Satu Data Indonesia NTB saat ini disebut berada di kisaran 81 poin, meningkat dibandingkan capaian sebelumnya yang berada di kisaran 75 poin.
Capaian tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat kualitas SDM, tata kelola, koordinasi, dan integrasi data antarperangkat daerah.
Kepala Bidang Statistik Dinas Kominfotik NTB Anugerah Fajar Fahrurazie mengatakan data yang akurat, berkualitas, terintegrasi, dan dapat dimanfaatkan merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Data yang tersedia perlu diolah dan disajikan menjadi informasi yang mudah dipahami serta mampu mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Oleh karena itu, kemampuan statistik, literasi data, dan visualisasi data menjadi semakin penting,” katanya.
Menurut dia, keberhasilan NTB Satu Data tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan data dan sistem, tetapi juga kemampuan SDM dalam menghasilkan, mengelola, mengolah, dan menyajikan data.
Bimtek tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai teknik visualisasi data, literasi data dan statistik, serta mendorong budaya kerja pemerintahan berbasis data dan bukti.
Kegiatan menghadirkan BPS Provinsi NTB bersama tim teknis bidang statistik sebagai narasumber dan fasilitator. Materi yang diberikan meliputi teknik dasar statistika dalam visualisasi data, konsep dasar statistika dalam penyusunan infografis, serta lokakarya penyusunan infografis berbasis data sektoral.
Melalui penguatan tersebut, Pemprov NTB berharap data sektoral tidak berhenti sebagai kumpulan angka, tetapi dapat diolah menjadi informasi yang mudah dipahami dan digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan.
Aka menegaskan penguatan NTB Satu Data pada akhirnya bukan hanya soal membangun sistem informasi, tetapi membangun budaya kerja pemerintahan yang menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Yang ingin kita bangun sesungguhnya bukan hanya satu data. Kita ingin membangun satu pemahaman, satu standar, satu proses, satu komitmen, dan satu semangat untuk menghadirkan data yang berkualitas bagi kemajuan Nusa Tenggara Barat,” katanya. (*)
