Jakarta, katada.id — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Indah Dhamayanti Putri menghadiri Sidang Paripurna Luar Biasa Ke-3 DPD RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (1/10).
Kehadiran Wakil Gubernur NTB yang akrab disapa Umi Dinda tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan DPD RI dalam mengawal kepentingan pembangunan NTB di tingkat nasional.
Sidang digelar dalam rangkaian peringatan HUT ke-22 DPD RI dengan tema “Dari Daerah untuk Indonesia”. Salah satu agenda penting dalam sidang tersebut yakni penetapan pertimbangan DPD RI terhadap 10 calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2026–2031 untuk disampaikan kepada DPR RI.
Umi Dinda mengatakan keberadaan DPD RI memiliki posisi strategis dalam membawa kepentingan daerah ke tingkat nasional. Karena itu, komunikasi antara pemerintah daerah dan anggota DPD RI perlu terus diperkuat.
“Pembangunan nasional pada akhirnya harus kembali menjawab kebutuhan masyarakat di daerah. DPD RI memiliki posisi strategis untuk membawa aspirasi daerah ke tingkat nasional,” ujar Umi Dinda.
Menurut dia, hubungan pemerintah daerah dengan DPD RI tidak sebatas penyampaian aspirasi. Komunikasi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi agar kebijakan nasional dapat merespons persoalan dan potensi masing-masing daerah.
Ia berharap kebijakan nasional dapat memperkuat pemerataan pembangunan, memperluas akses pelayanan dasar, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memberikan ruang bagi daerah untuk bergerak sesuai potensi dan kebutuhan masing-masing.
Soroti Tata Kelola Keuangan Negara
Umi Dinda juga menyoroti agenda penetapan pertimbangan terhadap 10 calon anggota BPK RI. Sebelumnya, Komite IV DPD RI telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon anggota BPK.
Menurutnya, agenda tersebut memiliki kaitan penting dengan kepentingan daerah, terutama dalam memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan transparan dan akuntabel.
“Penguatan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara harus berjalan semakin baik karena setiap kebijakan dan anggaran pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Pengawasan terhadap keuangan negara juga berkaitan dengan pengelolaan anggaran pembangunan, termasuk dana transfer pemerintah pusat kepada daerah.
Sementara itu, peringatan HUT ke-22 DPD RI ditandai dengan sejumlah agenda kelembagaan, termasuk penyampaian laporan kinerja tahunan serta pengambilan keputusan atas hasil kerja alat kelengkapan dewan.
Para anggota DPD RI juga mengenakan pakaian adat dari daerah masing-masing. Representasi tersebut menggambarkan keberagaman daerah yang menjadi basis keberadaan lembaga perwakilan tersebut.
Bagi NTB, penguatan komunikasi dengan DPD RI dinilai penting untuk mengawal sejumlah agenda pembangunan, mulai dari pemerataan pembangunan, pelayanan dasar, infrastruktur hingga pengembangan potensi ekonomi daerah.
Kehadiran Umi Dinda dalam sidang tersebut sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan Pemerintah Provinsi NTB dengan DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah di tingkat nasional. (*)
