Mataram, katada.id – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram mendesak aparat penegak hukum memperkuat penindakan terhadap dugaan aksi kekerasan kelompok geng motor atau gangster di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). HMI juga meminta pemerintah memperkuat sistem deteksi dini dan pencegahan untuk menjaga keamanan masyarakat.
Desakan tersebut disampaikan melalui Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Mataram menyusul rangkaian aksi kekerasan yang dilaporkan terjadi pada dini hari 25 Oktober 2026 di sejumlah titik, antara lain kawasan Punia, depan Lombok Epicentrum Mall, Ampenan, dan Jalan Udayana.
Menurut HMI, peristiwa tersebut menimbulkan korban luka serius hingga meninggal dunia serta memicu keresahan masyarakat.
Ketua Bidang PPD HMI Cabang Mataram, Setia Almuhadjir, mengapresiasi respons Pemerintah Kota Mataram dan Polresta Mataram. Namun, ia menilai penanganan kasus tidak cukup hanya melalui respons sesaat, melainkan perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.
“Kami mengapresiasi respons cepat Pemerintah Kota Mataram dan Polresta Mataram. Namun, penanganan harus lebih sistematis dan berkelanjutan. Penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan mutlak diperlukan agar memberikan efek jera maksimal,” kata Setia pada katada.id, Kamis (29/10).
Ia mengingatkan agar aksi kekerasan serupa tidak dianggap sebagai persoalan biasa. Menurut dia, keamanan dan ketertiban merupakan prasyarat penting bagi keberlangsungan pembangunan daerah, terlebih Kota Mataram merupakan pusat pemerintahan Provinsi NTB.
HMI memandang fenomena kekerasan yang melibatkan kelompok anak muda perlu ditangani sebagai persoalan keamanan publik, bukan semata-mata kenakalan remaja. Karena itu, upaya penanganan harus mencakup penegakan hukum sekaligus pencegahan yang menyentuh akar persoalan.
Dalam pernyataannya, HMI Cabang Mataram menyampaikan empat tuntutan. Pertama, penegakan hukum yang tegas, transparan, dan berkeadilan terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam aksi kekerasan.
Kedua, penguatan sistem deteksi dini dan pencegahan melalui koordinasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat. Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi potensi konflik sebelum berkembang menjadi tindak kekerasan.
Ketiga, pendekatan yang lebih komprehensif terhadap generasi muda melalui keterlibatan keluarga, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial. Pendekatan tersebut diperlukan agar upaya menjaga keamanan tidak hanya bertumpu pada penindakan setelah kejadian.
Keempat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan serta membangun komunikasi dengan aparat terkait untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan.
HMI Cabang Mataram menyatakan siap menjadi mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah daerah dalam mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif. Organisasi tersebut juga mengajak masyarakat berpartisipasi menjaga ketertiban demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Keamanan adalah prasyarat utama pembangunan. Tanpa rasa aman, segala upaya kemajuan daerah akan sia-sia,” ujar Setia.
HMI berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tidak hanya berfokus pada penanganan kasus yang telah terjadi, tetapi juga membangun sistem pencegahan yang berkelanjutan agar masyarakat dapat beraktivitas tanpa dibayangi ancaman kekerasan. (*)
