Mataram, katada.id – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB 2027 molor dari jadwal.
Kondisi tersebut menuai kritik dari anggota DPRD NTB, Muhammad Aminurlah atau Aji Maman, karena dinilai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mantan pimpinan DPRD Kabupaten Bima itu menilai mekanisme pembahasan APBD 2027 tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, khususnya Pasal 103 dan 104. Selain itu, dia juga merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Menurut Aji Maman, berdasarkan ketentuan tersebut, kepala daerah wajib mengajukan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama.
Sementara itu, Pasal 20 UU Nomor 17 Tahun 2003 mengatur bahwa pemerintah daerah mengajukan raperda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat minggu pertama Oktober.
”Sekarang kita masuk ke November pimpinan,” kata politisi asal Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, itu saat menyampaikan interupsi dalam sidang paripurna DPRD NTB, Senin (9/11).
Aji Maman menegaskan, ketentuan tersebut wajib dipatuhi oleh DPRD maupun pemerintah daerah. Menurutnya, keterlambatan pembahasan tidak boleh terus menjadi kebiasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
”Ini wajib, bukan sunah di situ pimpinan. Kebiasaan-kebiasaan kita tidak terkesan terbiasa seperti ini,” tegas dia.
Tak hanya pembahasan APBD, Aji Maman juga menyoroti keterlambatan penetapan KUA-PPAS. Dia menyebut, berdasarkan tahapan penganggaran yang seharusnya, penetapan KUA-PPAS sudah rampung pada Agustus.
Padahal, KUA-PPAS menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) perangkat daerah. Keterlambatan tahapan tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap keseluruhan proses penyusunan APBD.
”Padahal KUA-PPAS itu menjadi dasar kepala daerah menyepakati semuanya itu bahannya kepada seluruh DPRD untuk membuat RKA-nya, rencana kerja daerahnya,” jelas dia.
Dia pun mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dan DPRD dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah jika tahapan penganggaran tidak berjalan sesuai jadwal.
”Bagaimana kita mau baik tata kelola pengelolaan keuangan daerah,” ujar dia.
Menanggapi interupsi tersebut, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda mengatakan, seluruh masukan Aji Maman akan menjadi catatan pimpinan DPRD.
”Usulan dan masukan yang sangat baik dan insyaallah menjadi satu pertimbangan pimpinan,” kata dia.
Suasana sidang paripurna DPRD NTB, Senin (9/11).
Terkait keterlambatan pembahasan APBD 2027, Isvie menyebut pimpinan DPRD NTB telah menyurati Gubernur NTB untuk mempercepat penetapan nota keuangan dan raperda APBD 2027.
Namun, menurut Isvie, pemerintah provinsi saat ini menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya berkaitan dengan proses review Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD NTB yang turut memengaruhi keterlambatan penetapan nota keuangan.
“Pak Maman memang orang yang paling kritis di DPRD, karena itu saya menghormati apa yang Bapak usulkan dan menjadi masukan untuk pimpinan dan untuk pemerintah daerah,” kata Isvie. (*)
