Scroll untuk baca artikel
Opini

HMI Mataram Desak DLHK NTB Percepat Pelaksanaan Program Reboisasi Hutan, Suntikan Dana Dari Norwegia Sebanyak 10,5 Miliar

×

HMI Mataram Desak DLHK NTB Percepat Pelaksanaan Program Reboisasi Hutan, Suntikan Dana Dari Norwegia Sebanyak 10,5 Miliar

Sebarkan artikel ini
Foto: Sandi Satria Ketua Bidang Lingkungan Hidup HMI Cabang Mataram. (Istimewa)

Oleh: Sandi Satria Ketua Bidang Lingkungan Hidup (LH) HMI Cabang Mataram

Mataram, katada.id – Ancaman krisis ekologis di Nusa Tenggara Barat (NTB) semakin membutuhkan perhatian serius pemerintah. Kerusakan hutan, meluasnya lahan kritis, serta meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi menjadi alasan kuat perlunya percepatan pemulihan lingkungan.

Berdasarkan data Dinas LHK Provinsi NTB tahun 2024, luas lahan kritis dan sangat kritis di NTB mencapai 490.115,48 hektare, terdiri atas 192.291,41 hektare di dalam kawasan hutan dan 297.824,07 hektare di luar kawasan hutan.

Sementara itu, dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) NTB 2025 mencatat deforestasi sebesar 2.346,29 hektare pada periode 2023–2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan ekosistem NTB.

Ancaman tersebut diperkuat oleh catatan BPBD Provinsi NTB. Sepanjang Januari hingga Oktober 2024, tercatat 26 kejadian banjir dan banjir bandang, 8 kejadian tanah longsor, serta 9 kejadian kekeringan. Data ini menjadi peringatan bahwa NTB menghadapi persoalan kebencanaan yang membutuhkan langkah pencegahan dan pemulihan ekologis secara serius.

Di tengah kondisi tersebut, dukungan pendanaan sebesar Rp10,5 miliar dari Norwegia melalui program Forestry and Other Land Use (FOLU) untuk rehabilitasi sekitar 200 hektare lahan hutan menjadi momentum yang tidak boleh disia-siakan.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram mendesak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB agar segera mempercepat realisasi program reboisasi tersebut. Jangan sampai dukungan anggaran yang tersedia justru terhambat oleh persoalan birokrasi dan lambannya pelaksanaan di lapangan.

HMI Mataram menilai bahwa reboisasi bukan sekadar program penghijauan, melainkan bagian penting dari upaya mitigasi bencana, pemulihan daerah aliran sungai, konservasi tanah dan air, serta perlindungan masyarakat dari ancaman banjir, longsor, dan kekeringan.

Oleh karena itu, Dinas LHK NTB harus memastikan program tersebut berjalan tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan. Penentuan lokasi rehabilitasi harus mempertimbangkan tingkat kerusakan ekologis dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Keberhasilan program juga tidak boleh hanya diukur dari jumlah pohon yang ditanam, tetapi dari keberhasilan pemulihan fungsi ekologis kawasan.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah tidak boleh menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan untuk mengabaikan pemulihan lingkungan. Investasi terhadap kelestarian hutan merupakan bagian dari upaya melindungi keselamatan dan masa depan masyarakat NTB.

HMI Cabang Mataram juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan program tersebut, mulai dari perencanaan, realisasi anggaran, hingga evaluasi di lapangan. HMI siap menjadi mitra kritis pemerintah dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada pemulihan lingkungan.

Namun, apabila ditemukan indikasi penyimpangan, penyalahgunaan anggaran, atau pelaksanaan program yang tidak sesuai dengan peruntukannya, HMI Mataram tidak akan tinggal diam dan akan menindaklanjutinya melalui mekanisme kontrol sosial serta pelaporan kepada lembaga berwenang berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi HMI Mataram, dana Rp10,5 miliar dari Norwegia bukan sekadar angka anggaran, melainkan amanah yang harus memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat NTB. Menyelamatkan hutan berarti menjaga sumber kehidupan, mengurangi risiko bencana, dan memastikan masa depan ekologis NTB tetap terjaga. (*)

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *