Oleh: Agil Almunawar, Ketua Umum Hmi Komisariat M. Darwis
Mataram, katada.id – Indonesia adalah negara hukum. Itu bukan slogan, melainkan norma konstitusional yang tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Prinsip ini menuntut bahwa setiap tindakan kekuasaan harus berdasar hukum, dapat dipertanggungjawabkan, dan tunduk pada pembatasan. Namun, realitas hari ini menunjukkan bahwa prinsip tersebut sedang diuji secara keras.
Dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diwarnai oleh penurunan skor Rule of Law Index World Justice Project. Skor Indonesia turun, khususnya pada faktor pembatasan kekuasaan pemerintah dan perlindungan hak fundamental. Indeks yang merosot ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari praktik yang makin menjauhkan hukum dari fungsinya sebagai pengendali kekuasaan, menjadi alat yang rentan dimanfaatkan.
Penyadapan Ilegal: Ujian Privasi dan Akuntabilitas
Salah satu ujian paling aktual adalah kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, dan warga sipil. Kasus ini melibatkan pejabat tinggi kepolisian dan memicu pertanyaan serius tentang batas kewenangan aparat. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
Penyadapan tanpa dasar hukum yang jelas dan prosedur yang ketat melanggar jaminan tersebut. Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan sebelumnya (termasuk Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010) telah menekankan pentingnya pengaturan tata cara intersepsi dalam undang-undang tersendiri. Saat ini, pengaturan tersebar di UU ITE, KUHP baru, dan KUHAP baru, namun celah procedural masih besar. Jika aparat dapat menyadap bahkan kepala negara tanpa kontrol yang memadai, maka prinsip equality before the law (Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) terancam.
Penanganan kasus ini harus transparan dan tuntas, bukan sekadar seremonial. Tuduhan makar atau pengkhianatan terhadap negara (yang diatur dalam KUHP baru) tidak boleh digunakan secara selektif. Hukum pidana harus diterapkan secara proporsional, bukan sebagai instrumen politik.
Dinamika Politik dan Mekanisme Konstitusional
Di sisi lain, pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menambah kompleksitas. Polemik ijazah dan putusan lembaga peradilan terkait dokumen pendidikan membuka ruang diskusi tentang syarat jabatan publik. UUD 1945 mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden melalui Pasal 8. Proses ini harus berjalan sesuai konstitusi, bukan berdasarkan tekanan politik semata. Kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2)) menuntut bahwa setiap pergantian kekuasaan berlangsung secara legal, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Pemberlakuan KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) dan KUHAP baru (UU Nomor 20 Tahun 2025) sejak awal 2026 merupakan kemajuan formal. KUHP baru menempatkan pidana mati sebagai alternatif terakhir dengan masa percobaan, memperbaiki pengaturan penghinaan terhadap Presiden (Pasal 218), dan menekankan pendekatan yang lebih humanis. Namun, implementasi di lapangan masih memunculkan kekhawatiran, terutama terkait pasal-pasal yang berpotensi membatasi kebebasan berpendapat dan ekspresi (Pasal 28E dan 28F UUD 1945).
Menjaga Jarak antara Hukum dan Kekuasaan
Kondisi hari ini mengingatkan kita bahwa negara hukum bukan hanya soal keberadaan undang-undang, melainkan soal budaya hukum dan kemauan politik untuk tunduk pada hukum. Ketika oposisi di parlemen melemah, independensi lembaga peradilan dipertanyakan, dan regulasi dibuat tanpa partisipasi publik yang memadai, maka fatamorgana negara hukum semakin nyata.
Hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1)) serta hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut (Pasal 28I ayat (1)) harus menjadi pegangan. Lembaga-lembaga negara—DPR, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan aparat penegak hukum—wajib menjalankan fungsi checks and balances secara sungguh-sungguh.
Sebagai warga negara, kita berhak menuntut agar hukum tidak menjadi alat kekuasaan, melainkan pembatasnya. Penyelesaian kasus penyadapan harus dilakukan secara independen. Proses konstitusional terkait jabatan wakil presiden harus dihormati. Reformasi hukum pidana dan acara pidana harus dijalankan dengan semangat perlindungan hak asasi, bukan kontrol.
Indonesia hari ini berdiri di persimpangan. Satu jalan menuju penguatan negara hukum yang sejati, jalan lain menuju pelemahan sistematis terhadap prinsip-prinsip konstitusi. Pilihan ada di tangan para penyelenggara negara dan kesadaran kolektif rakyat. Karena pada akhirnya, kekuatan sebuah negara hukum diukur bukan dari kemegahan undang-undangnya, melainkan dari keberaniannya untuk menegakkan hukum secara adil, termasuk terhadap mereka yang berkuasa. (*)
