Scroll untuk baca artikel
Daerah

DPRD Dompu Gelar Rapat Paripurna, Bupati Sampaikan Nota Keuangan RAPBD 2027

×

DPRD Dompu Gelar Rapat Paripurna, Bupati Sampaikan Nota Keuangan RAPBD 2027

Sebarkan artikel ini
Foto: DPRD Dompu saat menggelar rapat paripurna . (Dok. Prokopim Dompu Ntb)

Dompu, katada.id – Bupati Dompu secara resmi menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Dompu, Jumat (20/11/2026).

Penyampaian nota keuangan tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan anggaran daerah sekaligus pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 terkait penyesuaian kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dompu.

Dalam sambutannya, Bupati Dompu menjelaskan bahwa arah pembangunan daerah pada 2027 mengusung tema “Peningkatan Produktivitas dan Investasi Berbasis Desa untuk Mendukung Industri, Ketahanan Pangan, dan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Dompu”.

Untuk merealisasikan agenda tersebut, pemerintah daerah menetapkan enam prioritas pembangunan.

Keenam prioritas itu meliputi Dompu Melayani dengan fokus pada pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan berintegritas; Dompu Religius Berbudaya untuk membangun masyarakat religius, berbudaya, dan toleran, termasuk melalui program Dompu Mengaji.

Selanjutnya, Dompu Aman yang diarahkan pada terciptanya masyarakat tertib dan patuh hukum; Dompu Bersaing melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia; Dompu Sejahtera untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; serta Dompu Maju dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Namun, Bupati mengakui penyusunan RAPBD 2027 berlangsung di tengah tekanan fiskal yang masih membayangi kemampuan keuangan daerah.

Ketergantungan Kabupaten Dompu terhadap dana transfer pemerintah pusat masih cukup tinggi. Sementara itu, kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih perlu diperkuat secara bertahap.

Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan alokasi belanja agar anggaran yang tersedia benar-benar memberikan dampak terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“APBD bukan sekadar deretan angka, melainkan instrumen utama penggerak roda perekonomian daerah dan pelindung kesejahteraan warga. Setiap rupiah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Kita kedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas,” ujar Bupati.

Bupati juga berharap pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD dapat diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sehingga anggaran tersebut segera ditetapkan.

Selain RAPBD, pemerintah daerah turut mengajukan perubahan keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 untuk menyesuaikan kelembagaan BPBD dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025.

Penyesuaian kelembagaan tersebut ditujukan untuk memperkuat fungsi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, hingga pemulihan pascabencana. Pemerintah juga menargetkan peningkatan koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Dompu.

Dalam rapat paripurna yang sama, pemerintah daerah dan DPRD juga menetapkan persetujuan bersama terhadap tiga Raperda usul pemerintah daerah.

Ketiganya yakni Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, dan Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU).

Rangkaian agenda tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Dompu. (*)

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *