Mataram, katada.id – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp2.921.059 per bulan. Angka tersebut naik 9,245 persen atau Rp247.198 dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp2.673.861.
Penetapan UMP tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-581 Tahun 2026 tertanggal 20 November 2026. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, mengatakan penetapan upah minimum dilakukan berdasarkan mekanisme dan ketentuan pengupahan yang berlaku.
Menurut dia, pemerintah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Regulasi tersebut menjadi pedoman penyesuaian upah dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan indeks tertentu.
Ahsanul menjelaskan, kenaikan UMP tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian nominal pendapatan pekerja, tetapi juga harus memperhatikan keberlangsungan dunia usaha dan ketersediaan lapangan pekerjaan.
“Pemerintah ingin memastikan pekerja memperoleh peningkatan kesejahteraan melalui kebijakan pengupahan yang terukur. Pada saat yang sama, dunia usaha perlu tetap memiliki ruang untuk berkembang agar aktivitas ekonomi berjalan dan kesempatan kerja terus terbuka,” ujar Ahsanul.
Dia mengatakan Gubernur NTB juga mencermati aspirasi pekerja yang mengharapkan kenaikan upah lebih tinggi. Aspirasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam proses penetapan UMP 2027.
Menurut Ahsanul, kenaikan sebesar 9,245 persen diharapkan mampu mengakomodasi harapan pekerja sekaligus menjaga keseimbangan kepentingan antara tenaga kerja dan pelaku usaha.
“Aspirasi pekerja merupakan hal penting yang harus didengar dan dipertimbangkan. Kebijakan pengupahan harus memberikan perlindungan serta mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja, tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha,” katanya.
Selain penyesuaian upah, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan produktivitas, kompetensi, dan kualitas sumber daya manusia. Langkah tersebut dinilai penting agar kenaikan kesejahteraan pekerja berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas tenaga kerja.
Pemprov NTB juga berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan dunia usaha dan membuka lebih banyak kesempatan kerja.
Pemerintah berharap kenaikan UMP 2027 dapat memperkuat hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan. Dengan demikian, peningkatan aktivitas ekonomi daerah diharapkan turut berdampak terhadap kesejahteraan pekerja dan masyarakat NTB. (*)












