Bima, katada.id – Masyarakat empat desa di Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), sepakat mengakhiri konflik dan memperkuat komitmen perdamaian.
Kesepakatan tersebut melibatkan warga Desa Dadibou, Kalampa, Risa, dan Samili melalui agenda silaturahmi dan islah yang digelar di Aula Kantor Bupati Bima, Sabtu (21/11/2026).
Bupati Bima Ady Mahyudi meminta seluruh masyarakat menghentikan permusuhan, ancaman, intimidasi, dan provokasi yang berpotensi memicu konflik kembali.
Ia menegaskan, perbedaan batas wilayah desa tidak boleh menjadi alasan untuk merusak hubungan persaudaraan antarmasyarakat.
Menurut Ady, para orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda harus mengambil peran sebagai pelopor perdamaian. Generasi muda juga perlu diarahkan untuk menyalurkan energi dan potensinya melalui kegiatan produktif serta pembangunan desa.
“Keamanan dan perdamaian bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat keamanan, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.
Ady berharap kesepakatan islah tersebut menjadi perdamaian permanen yang dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mewariskan dendam dan permusuhan, melainkan persaudaraan dan kebersamaan.
Dalam pertemuan tersebut, hadir Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan, Wakil Danyon Brimob Polda NTB, Kapolres Bima AKBP Muhamad Anton Bhayangkara Gaisar, Camat Woha Irfan, unsur Muspika, para kepala desa, ketua BPD, serta tokoh masyarakat dan pemuda dari empat desa.
Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan turut mengajak masyarakat menjaga stabilitas keamanan, terutama menjelang musim penghujan yang menjadi momentum penting bagi petani untuk memulai aktivitas pertanian.
Pemerintah Kabupaten Bima juga berkomitmen memberikan ganti rugi atas kerusakan saung di areal persawahan warga. Saat ini, proses penyelesaian administrasi terkait kompensasi tersebut masih berlangsung.
Sementara itu, Kapolres Bima AKBP Muhamad Anton Bhayangkara Gaisar menegaskan komitmen kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat setelah kesepakatan perdamaian tercapai.
Ia meminta masing-masing pihak kembali menyosialisasikan isi kesepakatan islah kepada seluruh warga agar komitmen tersebut dipahami dan dijalankan secara konsisten.
Menurutnya, pemahaman terhadap kesepakatan perdamaian penting untuk mencegah pelanggaran yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.
Sebagai langkah antisipasi, Polres Bima akan menempatkan personel kepolisian di wilayah perbatasan Desa Kalampa dan Dadibou.
Penempatan personel tersebut bertujuan mencegah potensi gesekan serta memastikan masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman.
Kapolres juga mengimbau masyarakat agar menyelesaikan setiap perselisihan melalui mekanisme hukum dan berkoordinasi dengan kepolisian. Warga diminta tidak melakukan pemblokiran jalan karena dapat mengganggu aktivitas dan merugikan masyarakat luas.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan penandatanganan kesepakatan damai oleh para kepala desa, ketua BPD, dan tokoh masyarakat dari empat desa yang sebelumnya terlibat konflik.
Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi titik awal pemulihan hubungan sosial dan terciptanya stabilitas keamanan yang berkelanjutan di Kecamatan Woha. (*)












