Bima, katada.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima memberikan klarifikasi terkait polemik penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 untuk rehabilitasi rumah kediaman Bupati Bima di Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima.
Pemkab Bima menegaskan tidak ada pekerjaan rehabilitasi terhadap bangunan utama rumah kediaman Bupati yang menggunakan anggaran daerah. Pekerjaan yang dilakukan disebut hanya berupa penataan dan peningkatan sejumlah fasilitas pendukung.
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bima, Suryadin, mengatakan bangunan utama rumah tersebut tidak mengalami perubahan, baik dari sisi fisik maupun konstruksi.
“Kami perlu memastikan bahwa tidak ada kegiatan rehabilitasi rumah kediaman Bupati Bima yang menggunakan APBD. Silakan dilihat, bangunan utama tidak mengalami perubahan fisik dan konstruksinya,” kata Suryadin, Sabtu (21/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Suryadin saat menghadiri kegiatan islah warga empat desa di Kantor Bupati Bima.
Ia menjelaskan, pekerjaan yang dilakukan mencakup pembangunan shelter atau tempat duduk bagi tamu, pengurukan dan perataan lahan untuk area parkir serta kegiatan pemerintahan daerah.
Selain itu, terdapat penataan pagar, musala, dan kamar mandi yang dikategorikan sebagai fasilitas pendukung.
Menurut Suryadin, pekerjaan tersebut telah dikonsultasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam konsultasi itu, item pekerjaan dimaksud dijelaskan sebagai bagian dari aset lainnya yang dapat ditingkatkan maupun dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemkab Bima menyatakan klarifikasi tersebut disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat sekaligus memastikan keterbukaan informasi publik.
Pemerintah daerah juga mengapresiasi perhatian dan fungsi kontrol media terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Namun, Pemkab berharap pemberitaan mengenai penggunaan anggaran daerah disajikan berdasarkan informasi yang utuh, akurat, dan berimbang.
Polemik anggaran rehabilitasi rumah jabatan atau kediaman kepala daerah menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan penggunaan uang negara. Karena itu, penjelasan mengenai jenis pekerjaan, klasifikasi aset, serta dasar penganggarannya menjadi bagian penting dalam memastikan transparansi pengelolaan APBD. (*)












