LOMBOK UTARA-Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), H Najmul Akhyar kembali menggeser posisi beberapa ASN. Pergeseran ini sebagai upaya mendorong dan mengoptimalkan pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) untuk masyarakat Lombok Utara.
Mutasi kali ini hanya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). “Jadi ada tujuh yang kita lakukan pergeseran hari ini,” ungkap bupati, Jumat (9/8).
Dari tujuh ASN yang digeser, enam orang tetap di Dukcapil. Sedangkan satunya digeser ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) KLU. Keenam orang tersebut yakni, H. Lasimudin dengan jabatan Kasubag Umum dan Kepegawaian, Maridep sebagai Kasi Kelahiran pada bidang pelayanan pencatatan sipil. Sedangkan Doni Sopian Hadi sebagai Kasi Identitas Penduduk pada bidang pelayanan pendaftaran penduduk, dan Nurul Bayati sebagai Kasi Pendataan penduduk pada bidang pelayanan pendaftaran penduduk.
Sementara, Cecep Marma Ariwibawa sebagai Kasi sistem informasi administrasi kependudukan pada bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data. Juga Lalu Fahmy Aditia menjadi Kasi perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian pada bidang pelayanan pencatatan sipil.
“Kalau satu ASN yang di yang digeser ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), yakni Agung Puji Barjo Irianto, sebagai Kasi Ketersediaan dan kerawanan pangan pada bidang ketersediaan dan distribusi pangan,” jelas Najmul.
Mutasi ini digelar sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri). Bupati menegaskan, pergeseran ini sedikit terlambat karena harus menunggu keputusan dari Kemendagri. Sehingga tidak bisa bersamaan dengan pelantikan yang sebelumnya. Jadi keterlambatan ini dikarenakan SK yang sudah disetujuinya itu harus dikirimkan lagi ke Kemendagri untuk meminta persetujuannya, setelah itu barulah bisa dilakukan mutasi.
Dia menambahkan, pergeseran ini bentuk keseriusan pemerintah untuk mendorong percepatan pelayanan Adminduk. Terlebih lagi KLU ini merupakan daerah yang di contoh bagi kabupaten kota lainnya di Indonesia. Dalam memindahkan orang-orang ini haruslah semaksimal mungkin demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Yang jelas pemerintah ingin mendorong percepatan pelayanan Adminduk ini, apalagi selama ini kita menjadi contoh bagi banyak kabupaten lain di Indonesia,” ucapnya. (ham)
