Lombok Utara, Katada.id – Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu menyampaikan pengantar nota keuangan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) KLU tahun 2024 dalam rapat paripurna DPRD KLU, di Ruang Sidang DPRD, Senin (6/11/2023). Sidang paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRD KLU Mariadi, dan didampingi Wakil ketua I DPRD KLU H Burhan M Nur.
Paripurna ini dihadiri seluruh anggota DPRD KLU, Pabung Dandim 1606 Mataram Letkol Ibnu Haban, para Kepala OPD, Direktur PDAM Amerta Dayan Gunung Firmansyah, hingga Branch Manager Bank NTB Syariah Cabang Tanjung Umarta.
Bupati Djohan menjelaskan, secara substansif rancangan APBD Tahun 2024 merupakan proses dan tindak lanjut dari rencana pembangunan daerah yang telah disusun. Baik rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD), maupun rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Proses dan tahapanpenyusunan rancangan APBD ini tentu harus tetap konsisten berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah sebagai upaya pelaksanaan pembangunan yang terencana dan sistematis,” terangnya.
Dalam pelaksanaanya oleh seluruh komponen daerah KLU, yakni dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel. Dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
“Pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut dan tidak terlepas dari kerjasama semua pihak baik itu pemerintah pusat,pemerintahan daerah, masyarakat maupun stakeholder, dengan mencermati dinamika perekonomian sekarang,” sambungnya.
Lebih lanjut, kebijakan fiskal 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Yakni melalui peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan kelembagaan dan regulasi, serta mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tinggi melalui hilirisasi SDA serta penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.
Pembangunan nasional sejalan juga dengan moto Pemerintah KLU, yakni pemulihan ekonomi untuk Lombok Utara Bangkit. Selain dinamika kebijakan fiscal, realitas perkembangan kehidupan sosial ekonomi secara nasional mengalami pertumbuhan positif yang cukup signifikan.
“Semua ini tentu tidak lepas dari aktivitas berbagai sektor ekonomi yang selama ini menjadi sumber pendapatan tersebut harus melakukan pemulihan terlebih dahulu,” ujarnya.
Salah satu bentuk keberpihakan pemerintah pusat dalam rangka mengurangi kesenjangan kemampuan keuangan daerah dengan mengeluarkan PP Nomor 37 tahun 2023 tentang pengelolaan dana transfer ke daerah. Kemudian turunannya peraturan Kemenkeu nomor 110 tahun 2023 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan petunjuk teknis bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya.
“Kebijakan ini diselaraskan pada rencana pembangunan jangka menengah Nasional, rencana kerja pemerintah pusat dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN Tahun anggaran 2024,” tuturnya.
Selain itu pemerintah daerah terus bergerak dalam membangun daerah walaupun di saat perekonomian masih terasa berat. Di tahun 2024, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus menyukseskan pemilihan umum presiden, pemilihan legislatif serta pemilihan kepala daerah baik pemilihan gubernur maupun bupati/ walikota.
“Saya mengajak seluruh pihak yang terlibat, termasuk legislatif, para pejabat daerah, serta masyarakat, untuk turut serta dalam proses perencanaan, evaluasi dan perbaikan rancangan APBD agar mencerminkan kepentingan bersama dan menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan daerah,” ajak Politisi PKB ini.
Lebih lanjut, dalam menyusun APBD, Pemda tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yakni dengan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Lombok Utara melalui berbagai program dan kebijakan yang mendukung sektor- sektor kunci. Seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, pembangunan infrastruktur yang berkualitas, memperbaiki dan mengembangkan jaringan jalan, dan sarana prasarana lainnya demi kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik termasuk layanan administrasi, kesehatan, dan pendidikan.
“Masyarakat Lombok Utara harus merasakan perubahan positif dalam pelayanan yang kita berikan serta pemberdayaan ekonomi guna mendukung pengembangan ekonomi lokal, menggalakkan investasi, dan memberikan dukungan kepada UMKM serta sektor-sektor ekonomi lainnya agar dapat berkembang dan menciptakan lapangan kerja,” jelasnya.
Penyusunan anggaran bukanlah tugas yang mudah, namun dengan kolaborasi dan kerja sama antara Pemda dan DPRD KLU, semua memberikan masukan dan pandangan yang konstruktif demi perbaikan APBD yang lebih baik.
“Eksekutif Kami akan terbuka untuk mendengar setiap saran yang membangun, dengan semangat kebersamaan dan dedikasi untuk kemajuan KLU,” kata Djohan.
Postur APBD dalam pengantar nota keuangan dapat disampaikan bahwa rancangan APBD tahun anggaran 2024 merupakan turunan dari dokumen kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2024. Tentunya dengan harapan tahapan pembahasan selanjutnya dapat diselesaikan dalam waktu yang tepat.
Pemerintah KLU tetap membuka diri untuk menerima masukan dan pemikiran yang konstruktif terhadap rancangan APBD KLU tahun anggaran 2024. Baik terhadap komponen pendapatan, pengeluaran/ belanja, komponen pembiayaan maupun pengawasan pelaksanaan APBD
“Manfaat capaian kinerja pemerintah daerah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan masyarakat banyak,”tandasnya. (Ham)
