Enigma GOR Bima Ramah

Oleh: Taufan Abadi

0

Potret Gedung Olahraga (GOR) “Bima Ramah” terus menuai kritik dan menghiasi etalase media sosial. Publik menilai, GOR lebih tampak seperti gudang juga sarang burung walet, tidak sebanding dengan anggaran Rp 11 Miliar yang digelontorkan. Untuk menyelesaian tahapan pembangunan GOR dan dapat difungsikan, Pemda membutuhkan tambahan 10 Miliar. Di sisi lain, Pemda tidak kunjung memberikan jawaban untuk memecah enigma publik.

Seharusnya, Pemda menghamparkan syarat administrasi dan keberadaan GOR dalam fungsi sosialnya yang setidaknya akan memberikan setitik pencerahan bagi masyarakat luas untuk dapat dibaca secara meyakinkan.

Berpijak pada ketentuan UU Bangunan Gedung (UU No. 28 Tahun 2002), setiap bangunan gedung harus memenuhi 2 (dua) persyaratan yaitu persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai fungsi gedung. Sesuai kategori UU, GOR merupakan bagian dari fungsi bangunan sosial. Maka, konsekuesi logisnya harus memenuhi persyaratan sesuai fungsi sosialnya.

Kedua syarat tersebut merupakan satu kesatuan untuk memenuhi fungsi pembangunan nasional yang diaktualisasikan dalam pembangunan fisik maupun pembangunan SDM, sebagai saluran mewujudkan tujuan filosofis negara, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Artinya segala pembangunan harus diletakan di atas cita tersebut.

Baca Juga:   Biasakan Gugat yang Substansi jangan yang Teknis

Dengan dasar tersebut pula, prinsip pembangunan gedung diselenggarakan berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya.
Kedua persyaratan kemudian di urai lebih lanjut dalam beberapa bagian. Persyaratan administratif bangunan meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan. Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.
Setiap syarat-syarat tersebut masih memiliki bagian syarat lain yang secara rinci lagi di atur dalam PP Pelaksana Bangunan Gedung (PP No. 36 Tahun 2005).

Misalnya persyaratan tata bangunan yang meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung, dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan. Persyaratan keandalan bangunan yang meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

Baca Juga:   Pembangunan GOR Bima Rp 11 Miliar Dilaporkan ke Kejaksaan

Kemudian, berkaitan dengan aspek estetika bangunan gedung, merupakan syarat arsitektur yg menjadi bagian persyaratan tata bangunan. Selain estetika (penampilan bangunan gedung), syarat penting yang harus menjadi perhatian adalah tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.

Dalam bagian rinci dari persyaratan kemudahan juga menegaskan untuk memperhatikan kelengkapan prasarana dan sarana dan penyediaan fasilitas yang cukup untuk ruang ibadah, ruang ganti, ruangan bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi. Di samping itu, mengharuskan bangunan gedung menyesuaikan dengan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman bagi penyandang cacat dan lanjut usia.

Unsur Pemda hanya menyinggung sedikit dari setumpuk syarat-syarat tersebut, perlu menjangkau uraian pada perspektif pembangunan GOR dalam penunjang fungsi sosial gedung, tidak hanya fokus pada fungsi pembinaan cabang olahraga semata, namun dimensi lain yang bersinggungan.

Baca Juga:   Polda NTB akan turun cek fisik GOR Bima Ramah Rp11 miliar

Selain itu, untuk menunjukan transpransi dan menepis adanya penyalahgunaan wewenang ataupun dugaan tindak pidana korupsi, Pemda perlu serius menjabarkan keputusan kebijakan pembangunan GOR dan syarat administrasinya, ataukah mekanisme administrasi dan sistem peradilan pidana yang akan mengambil alih.

Kesemua syarat di atas, perlu menjadi dasar argumentasi eksistensi GOR. Pemda harus mengurai perwujudan syarat yang ditentukan oleh UU dan syarat lain sesuai dengan PP, serta mempertegas penjabaran perencanaan GOR dan kesalinghubungannya dengan upaya integrasi sosial dan ekonomi demi memajukan kesejahteraan umum.

Dengan uraian tersebut, selain menepis kualifikasi delik, juga setidaknya dapat menyingkap pesona GOR di tengah kondisinya yang masih tertampak koyak, juga dengan harapan, secara kolektif dapat membentuk tatanan khayalan Bima yang berkilau di masa kelak.(*)

Penulis adalah Dosen, Peneliti dan Mitra Kerja KPK

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here