Bima, katada.id – Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta jajarannya menggelar operasi intelijen untuk memberantas mafia pupuk subsidi. Ia meminta agar jangan ada pihak yang bermain-main dengan pupuk bersubsidi.
Jaksa Agung memerintahkan kepada setiap kepala satuan kerja baik Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Termasuk di wilayah NTB.
Di NTB sendiri terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi. Contohnya di Kabupaten Bima. Petani di sana kesulitan mendapat pupuk subsidi. Tidak hanya itu, para petani harus membeli pupuk subsidi jenis urea dengan harga tinggi sekitar Rp125 ribu per sak . Padahal, HET pupuk urea subsidi Rp112.500.
’’Segera menelusuri dan mengidentifikasi melalui operasi intelijen apakah di wilayah hukum masing-masing terkait praktik-praktik curang pupuk bersubsidi,” tegas Burhanuddin dalam keterangan tertulis yang disampaikan Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, beberapa hari lalu.
Jaksa Agung meminta jajarannya untuk mencermati setiap proses distribusi pupuk bersubsidi tersebut apakah tepat sasaran. Burhanuddin juga meminta agar jajarannya di daerah segera menindak apabila ada pihak-pihak yang mencoba bermain terkait pupuk subsidi. “Ungkap adanya mafia pupuk, rakyat butuh keberadaan pupuk,” kata Burhanuddin.
Burhanuddin mengingatkan pentingnya untuk menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi agar keberadaan stok pangan tidak terganggu. Burhanuddun juga meminta agar kasus penyeludupan pupuk bersubsidi dapat diberantas.
“Berdasarkan hal tersebut, maka untuk keberadaan pupuk khususnya pupuk bersubsidi memegang peranan penting dalam menopang daerah sebagai lumbung pangan peringkat tiga nasional, ketahanan pangan merupakan isu strategis yang harus diamankan,” kata Burhanuddin.
“Oleh karena itu, sangat disayangkan terjadinya isu di Kabupaten Blora terkait kasus penyelundupan dan penimbunan pupuk bersubsidi, hal tersebut sudah pasti sangat meresahkan dan mengganggu para petani dalam meningkatkan hasil pangan sehingga efek domino dari berkurangnya produksi pangan akan mengganggu satabilitas ekonomi,” ungkap Burhanuddin. (red)
