Dompu, katada.id – Bupati Dompu, Bambang Firdaus, mengakui rasio tenaga dokter di sejumlah puskesmas di Kabupaten Dompu masih belum ideal. Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Dompu, Selasa (24/2), di ruang kerjanya.
Pertemuan tersebut membahas isu pelayanan kesehatan yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
“Kami menyadari persoalan rasio dokter ini menjadi tantangan serius. Permasalahan pelayanan kesehatan adalah tanggung jawab bersama. Karena itu, kami siap mendengar dan mencari solusi terbaik demi kepentingan masyarakat,” ujar Bambang.
10 Puskesmas Belum Penuhi Rasio
Kepala Dinas Kesehatan Dompu, Omiyati Fatimah, dalam laporannya menyebutkan bahwa hingga saat ini terdapat 10 puskesmas yang belum memenuhi rasio ideal dokter 1:5. Bahkan secara umum, seluruh puskesmas di Dompu masih menghadapi kekurangan tenaga medis.
“Secara keseluruhan, pemenuhan rasio sumber daya manusia dokter di puskesmas belum terpenuhi,” jelasnya.
Kondisi tersebut berdampak pada beban kerja dokter dan efektivitas pelayanan kepada pasien, terutama di wilayah dengan jumlah kunjungan tinggi.
Evaluasi Sistem dan Penambahan Dokter
Menanggapi hal itu, Bupati Bambang menyampaikan bahwa Pemkab Dompu akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan kesehatan, baik di fasilitas milik pemerintah maupun swasta.
Langkah konkret yang disiapkan antara lain penambahan dokter kontrak di fasilitas yang kekurangan tenaga, peningkatan pelatihan komunikasi interpersonal bagi tenaga medis, serta penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kesehatan yang lebih jelas dan mudah dipahami masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah juga berencana mengembangkan sistem pengaduan dan umpan balik masyarakat yang terintegrasi dengan platform digital resmi pemerintah daerah.
“Masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap pelayanan kesehatan. Maka yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki sistem, fasilitas, dan proses kerja secara bertahap,” tegasnya.
IDI Siap Kawal Standar Profesi
Sementara itu, Ketua IDI Cabang Dompu, dr. Putri Maharani, Sp.N, menyatakan komitmen organisasi profesi tersebut untuk menjaga standar pelayanan dan etika kedokteran.
“Kami telah melakukan verifikasi awal atas informasi yang beredar. Ada beberapa poin yang perlu dibenahi, terutama sistem pendukung pelayanan dan komunikasi tenaga medis dengan pasien. Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah,” ujarnya.
IDI juga mengusulkan penyempurnaan jadwal praktik dokter agar lebih fleksibel sesuai kebutuhan layanan, peningkatan sarana dan prasarana, serta pembentukan tim koordinasi antara IDI, Dinas Kesehatan, dan pengelola fasilitas kesehatan untuk monitoring berkala. (*)
