Jakarta katada.id– Anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid, menyoroti praktik ijon yang masih membelit petani kopi di Kabupaten Lombok Timur. Menurutnya, praktik tersebut menjadi salah satu faktor utama yang menghambat peningkatan kesejahteraan petani, meski komoditas kopi daerah itu memiliki prospek ekonomi yang terus berkembang.
Mirah mengatakan permintaan pasar terhadap kopi terus meningkat. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dinikmati petani karena masih banyak yang bergantung pada tengkulak akibat terbatasnya akses pembiayaan.
“Potensi kopi Lombok Timur sangat besar dan memiliki nilai ekonomi yang terus meningkat. Namun, kesejahteraan petani belum sepenuhnya terwujud karena masih banyak yang terjerat praktik ijon akibat keterbatasan akses pembiayaan dan kebutuhan hidup sehari-hari,” ujar Mirah, Sabtu (4/7).
Data Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menunjukkan luas areal perkebunan kopi mencapai sekitar 2.114 hektare dengan produksi sekitar 1.887 ton pada 2025. Meski demikian, produktivitas rata-rata kebun kopi baru mencapai sekitar 0,5 ton per hektare, masih jauh di bawah potensi ideal yang diperkirakan dapat menembus 1,5 ton per hektare.
Mirah menegaskan peningkatan produktivitas harus diikuti dengan kebijakan yang memperkuat posisi petani. Salah satu langkah yang dinilai mendesak ialah memperluas akses pembiayaan yang mudah, terjangkau, dan sesuai dengan karakter usaha perkebunan rakyat agar petani tidak lagi bergantung pada sistem ijon.
Selain akses permodalan, ia mendorong penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok tani. Menurutnya, kelembagaan yang kuat akan meningkatkan posisi tawar petani, mempermudah akses terhadap sarana produksi, sekaligus memperluas peluang pemasaran hasil panen.
Di sisi budidaya, Mirah juga menekankan pentingnya pendampingan teknis secara berkelanjutan, mulai dari penggunaan bibit unggul, pemeliharaan tanaman, teknik panen, hingga pengolahan pascapanen guna meningkatkan produktivitas dan kualitas kopi.
Menurutnya, upaya tersebut harus dibarengi dengan pengembangan hilirisasi agar nilai tambah kopi dapat dinikmati di daerah. Pengolahan, pengemasan, pembangunan merek, hingga perluasan akses pasar dinilai menjadi strategi penting untuk meningkatkan pendapatan petani.
“Hilirisasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan nilai tambah kopi lokal,” kata Mirah.
Ia menegaskan pengembangan industri kopi tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, pelaku usaha, koperasi, dan masyarakat agar rantai nilai kopi mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi petani.
“Dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, kopi Lombok Timur diharapkan mampu menjadi komoditas unggulan yang benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi para petani sebagai pelaku utama,” ujar Mirah. (*)
