Mataram, katada.id— Anggota Komisi III DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Muhammad Aminurlah mendesak pemerintah provinsi segera mengambil langkah penyelamatan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Gerbang NTB Emas (GNE). Desakan ini muncul setelah perusahaan tersebut dilaporkan memiliki beban utang lebih dari Rp22 miliar.
Politisi yang akrab disapa Aji Maman ini menegaskan bahwa pemerintah sebagai pemegang saham tidak boleh terburu-buru mengucurkan tambahan modal tanpa kejelasan persoalan internal perusahaan.
Ia menilai audit investigasi menjadi langkah awal yang krusial untuk mengurai sumber persoalan keuangan. Pemerintah provinsi, menurut dia, perlu segera berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna menelusuri aliran dana serta tata kelola perusahaan.
“Harus jelas dulu ke mana aliran dana, bagaimana pengelolaannya, dan di mana letak kelemahannya. Tanpa itu, langkah penyelamatan berisiko tidak tepat sasaran,” ujarnya Rabu (8/4).
Menurut dia, pemanggilan manajemen yang telah dilakukan DPRD belum mampu memberikan gambaran utuh terkait asal-usul utang perusahaan. Audit investigasi dinilai penting agar keputusan yang diambil berbasis data dan mampu menyasar akar persoalan.
Selain aspek keuangan, DPRD juga menyoroti arah bisnis PT GNE yang dinilai tidak lagi selaras dengan tujuan pembentukan BUMD. Salah satu yang menjadi perhatian adalah keterlibatan perusahaan dalam produksi paving block.
Politisi PAN itu menilai bisnis tersebut berpotensi menimbulkan persaingan langsung dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Padahal, BUMD seharusnya berperan sebagai penggerak ekonomi daerah, bukan kompetitor bagi pelaku usaha lokal.
Ia menekankan, BUMD perlu difokuskan sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk dengan memperkuat sektor riil dan mendukung pengentasan kemiskinan.
DPRD mendorong PT GNE untuk mengarahkan kembali model bisnisnya ke sektor strategis yang sesuai dengan struktur ekonomi NTB, seperti pertanian dan perikanan. Dengan mayoritas masyarakat bergantung pada sektor tersebut, perusahaan dinilai dapat berperan sebagai offtaker hasil produksi petani dan nelayan.
“Jika dikelola dengan manajemen yang baik, kemitraan berbasis masyarakat justru bisa memberikan keuntungan berkelanjutan sekaligus dampak ekonomi yang luas,” kata dia.
DPRD berharap manajemen PT GNE melakukan pembenahan menyeluruh, tidak hanya dari sisi keuangan, tetapi juga strategi bisnis, agar perusahaan kembali berkontribusi terhadap perekonomian daerah. (*)
