MATARAM-Jelang satu tahun kepemimpinan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah dan Hj. Sitti Rohmi Djalilah mendapat sorotan. Visi NTB Gemilang dinilai lebih banyak menimbulkan persoalan dan daripada keberhasilan.
Catatan tersebut disampaikan Anggota Dewan DPRD NTB Akhdiansyah saat menjadi pembicara pada diskusi bertajuk ‘Menyoal Satu Tahun Kepemimpinan Zul-Rohmi, NTB Gemilang?’. Diskusi ini diinisiasi Organisasi aktivis yang tergabung dalam Cipayung Plus di gedung Fakultas Hukum Unram, Rabu (18/9).
“Kalau kita melihat dalam satu tahun terakhir visi NTB Gemilang yang dijabarkan dalam beberapa program unggulan seperti NTB cerdas dan sehat, beasiswa luar negeri, zero waste, termasuk industrialisasi lebih banyak menyisakan persoalan daripada keberhasilan,” kata pria yang akrab disapa Guru To’I itu.
Ia mencontohkan program zero waste. Menurut dia, terjadi permasalahan dimana terjadi saling lapor antara pemberi pengguna dan penerima manfaat. Termasuk program beasiswa juga menyisakan banyak persoalan dan menjadi sorotan publik, karena dilakukan tanpa melalui perencanaan dan standar operasional prosedur (SOP) yang baik.
’’Kalau sudah bermasalah dan menjadi sorotan publik, berarti ada problem, baik dalam membuat perencanaan program pembangunan maupun proses penganggaran, sehingga akhirnya menimbulkan persoalan,’’ sebutnya.
“Itu baru item kecil, bagaimana dengan program lain. Ingat APBD itu merupakan jantung pembangunan daerah, kalau perencanaan penggaran tidak dilakukan seara cermat akan jadi persoalan,” sambung dia.
Lebih lanjut, Sekwil DPW PKB NTB tersebut juga mengkritisi nilai anggaran untuk infrastruktur yang terlalu besar. Dari total APBD NTB Rp 5,6 triliun, sekitar Rp 250 miliar diantaranya untuk pembangunan infrastruktur. ’’Untuk pembangunan Samota saja nilainya Rp 100 miliar, tapi fokusnya hanya di Sumbawa, padahal Samota tidak hanya Sumbawa, tapi juga Kabupaten Dompu dan Bima,’’ bebernya.
Akhdiansyah juga mengkritisi pengesahan APBD NTB 2020 yang dinilai terkesan terburu-buru. Tanpa melalui kajian dan analisis mendalam terhadap setiap item penganggaran diajukan eksekutif, termasuk pembahasan KUA PPAS yang dilakukan hanya dalam satu malam. “Ada apa ini,” tanya dia.
Sementara, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Wedha Maghma Ardhi mengklaim Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Zul-Rohmi bertekad mewujudkan NTB Gemilang. Itu dilakukan melalui sejumlah program unggulan yang saat ini sedang berjalan. Yakni membangun NTB tangguh dan mantab, melalui mitigasi kebencanaan yang baik pasca dilanda bencana gempa bumi, membangun ASN bersih dan melayani, bebas dari korupsi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan masyarakat.
“Mewujudkan NTB asri dan lestari, dengan memperbanyak membangun ruang terbuka hijau, melakukan penghijauan lahan kawasan hutan konservasi yang gundul akibat aksi perambahan dan pembalakan liar,” rincinya.
Selain itu, sebagai upaya meningkatkan nilai tambah berbagai potensi sumber daya alam yang dihasilkan masyarakat NTB. Baik sektor pertanian, kelautan, perkebunan dan peternakan. Pemprov NTB melakukan proses industrialisasi agar hasil pertanian dan produk SDA serta potensi lain yang dimiliki NTB bisa diolah di daerah.
Selain itu, menciptakan NTB aman dan berkah. Ramah investasi dan membangun konektivitas. Pengembangan pariwisata unggulan. Pembangunan sirkuit MotoGP. Pembangunan smelter dengan industri turunan 2021, yaknu industri pupuk, semen dan pengolahan.
“Meningkatkan kualitas SDM masyarakat NTB, dengan memberangkatkan mahasiswa, melepas hampir 200 anak muda NTB, kerja sama dengan perusahaan asing dana CSR,” katanya.
Diketahui, kegiatan diinisiasi “Mimbar Aktivis” itu. Digagas oleh enam kelompok organisasi kepemudaan dan mahasiswa (OKP). Berikut OKP yang tergabung di Cipayung Plus yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). (sm)
