Mataram, katada.id – Pemprov NTB mengalokasikan belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp500 miliar dalam APBD murni 2025. Namun, anggaran itu sudah dua kali bergeser lewat Pergub Nomor 06 Tahun 2025 tentang Pergeseran Anggaran.
Pergeseran pertama sebesar Rp130 miliar dan pergeseran kedua Rp210 miliar. Alhasil, sisa anggaran BTT tinggal Rp160 miliar. Sementara jumlah total BTT Rp500 miliar di APBD 2025, dengan penggunaan berjumlah Rp484 miliar lebih, sehingga sisa dana BTT di APBD Perubahan berjumlah Rp16 miliar lebih.
Dari sisa itu, Pemprov menyalurkan Rp3,65 miliar untuk penanganan darurat bencana di sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Bima dan Dompu. Dana tersebut dikelola Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur untuk pemeliharaan akibat banjir, abrasi pantai, longsor, hingga perbaikan badan jalan tergerus.
Anggota Banggar DPRD NTB Muhammad Aminurlah menyebut Dompu mendapat Rp296,18 juta. “Anggaran itu untuk perbaikan abrasi sungai dan patching (penutupan lubang) di ruas Jalan Sp Kore–Kiwu,” kata Maman, sapaan akrabnya, kemarin.
Bima kebagian lebih besar, sekitar Rp3,35 miliar, dengan delapan paket pekerjaan di berbagai titik.
Ruas Jalan Karumbu–Sape: Rp1,26 miliar untuk penanganan longsor bahu jalan, pembangunan box culvert, dan perbaikan jalan amblas.
Ruas Jalan Sampungu–Bajo: Rp795,95 juta untuk patching jalan rusak berat dan box culvert di titik jalan putus.
Ruas Jalan Kiwu–Sampungu: Rp419,24 juta untuk perbaikan badan jalan tergerus air.
Ada juga proyek perbaikan jembatan, penanganan abrasi pantai, dan longsoran bahu jalan dengan anggaran puluhan hingga ratusan juta rupiah.
Maman menilai pemerintah tidak serius menangani dampak bencana, terutama di Bima. “Dampak banjir di Wera dan Ambalawi cukup besar. Saluran irigasi rusak dan penuh sedimentasi. Dam rusak, sawah warga rusak,” tegas mantan anggota DPRD NTB tiga periode itu.
Ia menekankan perbaikan irigasi dan dam sangat penting agar petani bisa menanam. “Bagaimana sawah bisa ditanami kalau irigasinya rusak?” kritiknya.
Menurut Maman, BTT Rp500 miliar seharusnya diprioritaskan untuk korban banjir. “Gubernur harus alokasikan untuk kepentingan korban terdampak banjir,” ujarnya.
Sebelumnya, warga Desa Nanga Wera, Kecamatan Wera, Bima, memblokade jalan raya menggunakan kayu dan batu pada Kamis (25/9) sebagai bentuk kekecewaan lambannya penanganan pascabanjir. Warga bernama Ahmadi mengaku bantuan rumah layak huni belum turun, termasuk perbaikan irigasi dan fasilitas penting lain. “Belum ada tindakan nyata dari pemerintah,” keluhnya. (*)
