Mataram, katada.id – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan kembali peran krusial investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di NTB.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Seminar “Penguatan Sistem dan Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Notaris dan PPAT sebagai Pejabat Umum dalam Melaksanakan Jabatan” di Hotel Lombok Raya, Mataram, pada 1 Oktober.
Dalam dukungannya terhadap Visi “NTB Makmur, Mendunia,” Miq Iqbal sapaan akrab Gubernur menyoroti fakta bahwa ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kian menurun.
“Kalau kita lihat tren APBN dan APBD mengalami penurunan. Untuk membangun daerah harapannya bukan pada APBD dan APBD, tetapi investasi swasta dalam negeri dan luar negeri,” harap Miq Iqbal.
Dorong Ekosistem Bisnis yang Aman
Gubernur menjelaskan bahwa ke depan, satu-satunya pilihan untuk penguatan ekonomi NTB adalah dengan merangkul berbagai investor.
Kehadiran investasi yang baik, katanya, akan memberikan nilai tambah signifikan bagi daerah.
“Ke depan, satu-satunya pilihan adalah mendorong investasi dari berbagai investor dalam negeri maupun luar negeri,” tegasnya.
Untuk mewujudkan hal itu, Pemerintah Provinsi NTB bertekad membangun ekosistem bisnis yang aman dan memberikan kesan serta pengalaman yang baik bagi para investor.
Pada kesempatan tersebut, Miq Iqbal secara khusus mengajak Pengurus Wilayah NTB Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dan Pengurus Daerah Lombok Tengah Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk aktif membantu Pemerintah dalam menjaga iklim investasi di NTB.
Menurutnya, Notaris dan PPAT merupakan pintu utama bagi investor yang ingin menanamkan modalnya. “Harus kita jaga pintu Notaris dan PPAT. Kalau ngomong investasi, pintu utama bagi investor adalah kedua pintu ini,” tandasnya.
IPPAT Harap Sinergi dan Perlindungan Hukum
Sementara itu, Ketua IPPAT NTB, Saharjo, menyampaikan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah di NTB sangat membutuhkan sinergi dan perlindungan hukum. Dengan adanya sinergi dan perlindungan hukum yang memadai, PPAT se-NTB dapat bekerja dengan maksimal.
“Kegiatan ini mengikuti semangat Hari Kesaktian Pancasila. Dan harapan kami, Pemprov NTB dapat terus bersinergi dengan kami. Selain itu, Pak Gubernur, kami ingin ada sistem dan mekanisme perlindungan hukum,” ujar Saharjo.
Mengakhiri sambutannya, Gubernur NTB kembali mengajak INI dan IPPAT untuk bersinergi nyata dalam membangun NTB.
“Kami minta INI dan IPPAT memberikan saran kepada kami terkait kendala investasi, masukan dan sarannya untuk memperbaiki pelayanan di Pemprov NTB. Selamat atas seminar ini, yang utama adalah silaturahim yang berkesinambungan,” tutup Miq Iqbal. (*)
