Lombok Utara, Katada.id – Proses penentuan arah kebijakan anggaran Kabupaten Lombok Utara (KLU) tahun 2026 memasuki babak krusial. Wakil Bupati KLU, Kusmalahadi Syamsuri, ST., MT, menghadiri Rapat Paripurna DPRD KLU dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Penjelasan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Rapat tersebut berlangsung di ruang sidang DPRD pada Senin (4/11/2025).
Rapat yang dipimpin oleh unsur pimpinan DPRD, Agus Jasmani, menjadi forum bagi fraksi-fraksi untuk menyampaikan pandangan, masukan, dan catatan strategis terhadap prioritas pembangunan yang diusulkan Pemkab KLU untuk tahun mendatang.
Berbagai fraksi secara bergantian menyoroti aspek-aspek penting dalam rancangan APBD 2026. Masukan utama yang disampaikan meliputi:
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Fraksi-fraksi mendesak adanya alokasi anggaran yang lebih fokus untuk perbaikan layanan dasar.
- Optimalisasi Belanja Pembangunan: Perlunya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan dana untuk proyek-proyek infrastruktur.
- Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat: Anggaran harus diarahkan untuk program yang berdampak langsung pada kesejahteraan dan ekonomi rakyat.
Rapat paripurna berjalan tertib dan dialogis, mencerminkan fungsi pengawasan DPRD yang ketat terhadap perencanaan keuangan daerah.
Proses pembahasan Raperda APBD 2026 ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih efektif, transparan, dan benar-benar mampu mendorong percepatan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat Lombok Utara secara menyeluruh. (*)
