Mataram, katada.id – Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah, angkat bicara terkait polemik pembayaran vendor ajang MXGP di NTB yang hingga kini belum tuntas.
Menurut Bang Zul itu, NTB sejatinya menjadi salah satu provinsi yang beruntung karena dipercaya menggelar tiga event balap motor dunia dalam kurun waktu berdekatan, yakni MotoGP, MXGP di Pulau Sumbawa, serta MXGP di Pulau Lombok.
Tiga Event Dunia Dongkrak Ekonomi NTB
Bang Zul menegaskan, dampak ekonomi dari tiga event internasional itu sangat besar bagi NTB.
“UKM hidup, pariwisata bergerak, hotel dan restoran penuh, travel agent kebanjiran tamu. Infrastruktur kita juga ikut terdongkrak, mulai dari jalan, bandara, pelabuhan, listrik hingga jaringan telekomunikasi,” ujarnya, Kamis (5/3).
Ia juga menyebut, pembiayaan hosting fee untuk event-event tersebut sebagian besar didukung oleh Pemerintah Pusat. Hal ini dinilai sebagai bentuk perhatian luar biasa kepada NTB dibandingkan banyak daerah lain.
Awal Mula Masalah Hosting Fee MXGP
Bang Zul menjelaskan, untuk penyelenggaraan MXGP back to back di Sumbawa dan Lombok, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan menyanggupi bantuan sebesar Rp24 miliar. Namun, mekanisme pencairannya harus melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Menurutnya, proses verifikasi (due diligence) di kementerian memerlukan waktu cukup panjang karena banyaknya event yang harus ditangani. Sementara jadwal MXGP sudah ditetapkan secara internasional dan tidak bisa ditunda.
Karena ada kepastian dukungan anggaran, panitia MXGP disebut memberanikan diri meminjam dana lebih dahulu untuk menutup kebutuhan penyelenggaraan, dengan dasar surat dan komitmen dari kementerian terkait.
“Masalah muncul ketika ada aturan bahwa dana dari Kementerian Keuangan tidak bisa dicairkan untuk event yang sudah selesai dilaksanakan,” jelasnya.
Akibatnya, dana Rp24 miliar tersebut tidak bisa langsung digunakan untuk membayar hosting fee MXGP yang telah digelar.
Muncul Event Motor Cross Lombok–Sumbawa
Untuk mencari solusi administratif, lanjut Bang Zul, kemudian dibuat kesepakatan agar dana tersebut dialokasikan melalui event lain bertajuk Motor cross Lombok–Sumbawa sebagai bentuk justifikasi pencairan anggaran.
Saat itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno disebut telah memanggil Dinas Pariwisata NTB dan Penjabat Gubernur NTB guna membahas langkah tersebut.
Dana Rp24 miliar akhirnya masuk ke rekening Pemda NTB dan event Motorcross Lombok–Sumbawa pun digelar. Namun, kegiatan tersebut kemudian bermasalah dan sempat diperiksa aparat penegak hukum sebelum dilimpahkan ke Inspektorat NTB.
Vendor Belum Terbayar, Bukan Karena Korupsi
Bang Zul menegaskan, belum terbayarnya sejumlah vendor MXGP bukan karena panitia melakukan korupsi atau penyalahgunaan anggaran.
“Vendor belum terbayar bukan karena panitia MXGP korupsi atau cawe-cawe, tapi karena dana yang diharapkan untuk membantu penyelesaian kewajiban itu belum diterima dari panitia Motorcross Lombok–Sumbawa,” tegasnya.
Ia bahkan menyebut panitia MXGP justru termasuk pihak yang paling dirugikan dalam polemik tersebut.
Usul Duduk Bersama Cari Solusi
Bang Zul mendorong Pemerintah Provinsi NTB saat ini untuk memanggil seluruh pihak terkait, baik panitia MXGP maupun panitia Motor Cross Lombok–Sumbawa, guna duduk bersama mencari solusi.
“Kalau seluruh beban ditimpakan ke panitia MXGP saja rasanya tidak adil. Mereka sudah berjuang mengupayakan dana Rp24 miliar dari pusat, tapi ketika dana masuk ke kas daerah, mereka tidak mendapatkan bantuan untuk menutup kewajiban ke vendor,” ujarnya.
Ia berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan secara terbuka dan adil, agar tidak terus menjadi polemik yang mencoreng nama baik NTB sebagai tuan rumah event internasional. (*)
