Mataram, katada.id – Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Nusa Tenggara Barat mendesak DPRD Provinsi NTB dan aparat penegak hukum segera mengaudit penggunaan anggaran lembaga nonstruktural NTB Care sejak 2018 hingga 2023.
Sekretaris Wilayah LMND NTB, Mahendra, mengatakan audit perlu dilakukan secara menyeluruh dan investigatif. Ia meminta DPRD NTB, Inspektorat, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB turun tangan menelusuri penggunaan anggaran lembaga tersebut.
“Publik berhak tahu ke mana anggaran itu digunakan. Kami mendesak agar dilakukan audit rinci terhadap penggunaan APBD oleh NTB Care,” ujarnya di hadapan awak media, Sabtu (2/5).
Menurut Mahendra, NTB Care yang selama ini digadang sebagai kanal aspirasi dan pelayanan cepat masyarakat justru dinilai tidak transparan. Ia menyoroti besarnya anggaran yang digelontorkan, termasuk sekitar Rp117 miliar pada 2020–2021, yang dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.
LMND juga menilai penggunaan anggaran tersebut tidak sebanding dengan output pelayanan, khususnya bagi masyarakat di pelosok desa. Kondisi ini, kata dia, turut berkontribusi terhadap beban utang Pemerintah Provinsi NTB yang disebut mencapai Rp171,4 miliar pada akhir masa kepemimpinan Gubernur saat itu.
Selain itu, Mahendra mengungkap adanya dugaan penyimpangan anggaran oleh oknum di NTB Care. Ia merujuk pada hasil pemeriksaan BPKP NTB tahun 2020–2021 yang mengindikasikan potensi kerugian negara sekitar Rp1,58 miliar.
“Jangan sampai anggaran daerah habis untuk operasional yang tidak menyentuh akar persoalan rakyat. Apalagi jumlahnya cukup fantastis,” tegasnya. (*)
