Penulis : Andi Hujaidin (Pegiat Literasi)
SALAH SATU masalah dalam kehidupan sosial yaitu Kemiskinan. Bahkan kemiskinan pun, terdapat banyak kategori hingga ke level terbawah kemiskinan ekstrem. Beragam faktor mungkin menjadi penyebab utama, diantaranya pendapatan yang masih dibawah standar minimal, sehingga untuk menutupi kebutuhan hidup belum dapat tercukupi.
Faktor lainnya mungkin menjadi hal lumrah yakni terbatasnya lapangan pekerjaan, apalagi bagi masyarakat di Pedesaan.
Ditengah tantangan yang kompleks, usaha untuk menurunkan tingkat kemiskinan terus dilakukan. Adanya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) mungkin dapat menjadi angin segar dalam kebijakan sosial kedepannya. Terlebih DTSEN merupakan salah satu fondasi bagi lahirnya keadilan sosial.
Kementerian Sosial sebagai leading sektor terlihat tengah berupaya melakukan perbaikan fundamental terhadap data penerima bantuan sosial. Mengingat banyak warga masyarakat yang saat ini menunggu-nunggu pencairan bantuan itu dilakukan.
Dari data terbaru masih ada sekitar 67,9 juta penduduk dalam kategori rentan miskin, 23,85 juta penduduk dalam kategori miskin, serta sekitar 2,38 juta orang yang berada dalam kondisi miskin ekstrem.
Pekerjaan Rumah yang cukup berat, tantangan lain yang kerap menghantui setiap kali bantuan sosial dicairkan yakni adanya bantuan yang salah sasaran. Ini juga tengah menjadi isu sentral yang harus segera dituntaskan.
Dengan DTSEN setidaknya akurasi data dapat terwujud. Sehingga tidak ada lagi selentingan dengan nada sinis ‘bantuan hanya untuk keluarga terdekat, bukan untuk yang membutuhkan’.
Akurasi data merupakan bagian penting dari upaya untuk mengentaskan kemiskinan yang ada. Agar anak-anak masih bisa merasakan bangku sekolah, ayah masih tetap bisa membeli kebutuhan hidup keluarga, juga dapat meringankan beban para lansia. Memang tidak banyak namun bisa menjadi stimulus untuk roda perekonomian mereka.
Dengan banyaknya program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT/Sembako), Program Indonesia Pintar (PIP), dan PBI Jaminan Kesehatan dapat menjaga ketahanan ekonomi masyarakat rentan.
Pemerintah paling bawah seperti Pemerintah Desa atau kelurahan merupakan ujung tombak bagi nasib para warganya. Perlindungan dan hak mereka adalah tanggung jawab moral setiap pemerintah dalam semua tingkatan.
Bantuan sosial yang terintegrasi dan transparan adalah harapan semua elemen masyarakat. Kita tidak ingin warga yang seharusnya membutuhkan bantuan itu malah tercecer dan bahkan hilang dari data penerima. Kerjasama dan saling koordinasi menjadi hal dasar agar kebijakan yang berjalan adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
