Mataram, katada.id – Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Mataram menggelar aksi unjuk rasa di depan Polda NTB, Rabu (20/5). Massa aksi memprotes buruknya pelayanan kepolisian serta lemahnya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kota Mataram.
Dalam aksinya, massa menyoroti maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi di kawasan Tanjung Karang, Ampenan Selatan. Sedikitnya empat warga dilaporkan menjadi korban curanmor dalam waktu singkat. Namun, korban mengaku tidak mendapatkan pelayanan yang profesional saat melapor ke Polsek Ampenan.
Koordinator Lapangan aksi, Andriansah, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk keresahan masyarakat terhadap sikap aparat kepolisian yang dinilai gagal menjalankan fungsi pelayanan dan pengayoman.
“Aksi ini dilakukan sebagai respons terhadap persoalan ketidakprofesionalitas petugas Polsek Ampenan beserta Polresta Mataram dalam melayani serta mengayomi pelapor,” tegasnya.
Menurutnya, kepolisian seharusnya menjadi tempat masyarakat mencari perlindungan dan keadilan. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan adanya sikap abai, minim empati, hingga pelayanan yang dinilai tidak manusiawi terhadap korban tindak kriminal.
“Situasi ini menunjukkan adanya krisis pelayanan publik di tubuh institusi kepolisian,” ujarnya.
Selain menyoroti pelayanan kepolisian, massa aksi juga mengkritik keputusan Polresta Mataram yang melantik Kompol Ahmad Majmuk sebagai Kabag Ops Polresta Mataram. Penempatan tersebut dinilai mencederai prinsip meritokrasi karena rekam jejak pelayanan saat menjabat Kapolsek Ampenan mendapat sorotan masyarakat.
Dalam aksi tersebut, EK LMND Mataram menyampaikan tiga tuntutan kepada Polda NTB. Pertama, mengevaluasi total kinerja Polresta Mataram dan Polsek Ampenan. Kedua, mencopot Kompol Ahmad Majmuk dari jabatan Kabag Ops Polresta Mataram. Ketiga, mencopot Kapolresta Mataram sebagai bentuk tanggung jawab institusional atas buruknya pelayanan kepolisian.
Andriansah menegaskan masyarakat tidak boleh terus hidup dalam ketakutan akibat lemahnya sistem keamanan. Ia meminta Polda NTB segera menindaklanjuti tuntutan massa aksi.
“Saya harap pihak Polda NTB terus menindaklanjuti tuntutan kami tentang kebobrokan sistem pelayanan di Polsek Ampenan dan Polresta Mataram,” katanya. (*)
