Mataram, katada.id – Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) NTB bekerja sama dengan Construction Sector Transparency (CoST) gelar kegiatan pelatihan media, CSO, dan akademisi di Hotel Lombok Raya, Selasa (26/5).
Kegiatan itu, mengusung tema “Pemanfaatan Data Infrastruktur melalui Platform INTRAs” dengan tujuan membangun sinergi antara akademisi, Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) dan mengawal transparansi sektor kontruksi.
Ketua FLLAJ NTB, Ervan Anwar dalam sambutannya mengatakan keberhasilan pembangunan NTB bukan hanya soal fisik melainkan juga soal transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.
”Oleh karena itu, forum ini bersama dengan Dinas Perhubungan Provinsi NTB berkomitmen mendukung keterbukaan dengan kolaborasi strategis,” kata Ervan dalam sambutannya.
Bagi Ervan, kegiatan kolaborasi itu untuk mengimplementasikan platform Intrans. Platform Intrans kata Ervan, menyajikan data-data terkait dengan infrastruktur.
”Karena pembangunan infrastruktur kita ada mandatoring anggaran untuk 2027 minimal 40 persen,” kata dia.
Kabid Lalu Lintas, Baiq Musfiatin mengatakan melalui platform Intrans NTB merupakan sistem transparansi data infrastruktur di Nusa Tenggara Barat yang bertujuan mempermudah akses publik terhadap data infrastruktur.
Ia menjelaskan platform ini mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, serta menyediakan data. “Data bisa di cari di website kami INTRAs NTB,” kata dia.
Website INTRAs, menurutnya, memenuhi 40 jenis data transparansi sesuai keputusan internasional. “Bisa diakses selama ada jaringan internet,” ujar dia.
Kabid Lalu Lintas Dishub NTB, Baiq Musfiatin (kiri) dan Ketua PWI NTB, Ikliludin (tengah pegang mic).
Sementara itu, Ketua PWI NTB, Ikliludin mengatakan data infrastruktur sangat penting bagi jurnalis agar di oleh untuk kepentingan masyarakat.
”Tentu selama ini kita tantangan mengolah data – data infrastruktur sehingga menjadi menarik. Ini penting menyangkut transparansi, akuntabilitas publik karena anggaran dari APBD,” kata dia.
Bagi Iklil, anggaran untuk infrastruktur di butuhkan transparansi agar ada kontrol media untuk daerah.
”Supaya kami bisa melakukan verifikasi data untuk pemberitaan,” jelas dia.
