Mataram, katada.id– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah. Capaian tersebut menjadi yang ke-11 kalinya secara berturut-turut diraih Pemkab Bima berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025.
Predikat WTP tersebut diserahkan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Suparwadi, dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-NTB yang berlangsung di Mataram, Senin (25/5).
Capaian ini juga menjadi opini WTP kedua yang diraih pada masa kepemimpinan Ady Mahyudi bersama Wakil Bupati Irfan Zubaidy.
Bupati Ady Mahyudi menyebut raihan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh aparatur di lingkungan Pemkab Bima dalam mengelola keuangan daerah.
“Predikat Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh BPK hari ini berkat kerja keras dari seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang luar biasa mengelola keuangan daerah,” ujar Ady.
Ia menilai capaian tersebut bukan sekadar prestasi administratif, tetapi juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel dan sesuai ketentuan.
Menurut Ady, capaian WTP ke-11 ini sekaligus menjadi hadiah menjelang peringatan Hari Jadi Bima ke-386 yang puncak perayaannya dijadwalkan berlangsung pada 5 Juli 2026.
Sementara itu, Kepala BPK NTB Suparwadi menjelaskan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan daerah bertujuan memberikan opini profesional mengenai kewajaran informasi yang disajikan pemerintah daerah.
“Penerapan standar akuntansi pemerintah, pengungkapan informasi yang memadai, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian menjadi indikator utama penilaian,” katanya.
Karena itu, menurut dia, pemerintah daerah dituntut untuk terus mengelola APBD secara cermat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Bima hadir didampingi sejumlah pejabat daerah, antara lain Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, Sekretaris DPRD Nurdin, Inspektur Kabupaten Bima Iwan Setiawan, serta Kepala BPKAD Aries Munandar. (*)
