Mataram, katada.id – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur NTB, Senin (25/5/2026). Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Provinsi NTB, mulai dari persoalan pendidikan, pertanian, hingga infrastruktur.
Mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi di depan kantor gubernur. Mereka menilai masih banyak persoalan mendasar di NTB yang belum terselesaikan.
“Kami telah mengkaji berbagai persoalan yang ada di NTB, baik isu hukum maupun pendidikan. Kami berkomitmen untuk memperbaiki visi-misi NTB makmur mendunia,” kata salah satu orator aksi, Agil Al Munawar.
Dalam orasinya, Agil juga mengkritik kondisi infrastruktur di wilayah pedesaan yang dinilai belum menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Bapak Gubernur NTB tidak bisa melihat infrastruktur di desa. Mereka hanya fokus infrastruktur di kota,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Mataram Ahmad Nasri menyampaikan pernyataan sikap organisasi yang berisi sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah dan DPRD NTB.
HMI menolak praktik komersialisasi pendidikan yang berkedok uang komite, uang pembangunan, maupun sumbangan sukarela yang dinilai memberatkan masyarakat di tingkat SMA/SMK/MA. Massa aksi juga menagih janji Gubernur NTB terkait program beasiswa gratis bagi pemuda NTB di luar skema APBD.
”Menagih janji Gubernur NTB soal beasiswa bagi pemuda NTB,” kata Nasri.
Selain itu, HMI mendesak pemerintah memberikan upah yang manusiawi bagi guru honorer dan PPPK, serta memastikan bantuan pertanian tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, khususnya buruh tani.
Mahasiswa juga meminta Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) melakukan audit total terhadap jalur distribusi pupuk subsidi. Mereka menyoroti kelangkaan pupuk dan praktik penjualan di atas harga eceran tertinggi (HET) saat musim tanam.
Di sektor pertanian, HMI mendesak pemerintah daerah melakukan intervensi pasar dan menetapkan standar harga bawah yang layak terhadap sejumlah komoditas unggulan daerah seperti padi, jagung, tembakau, dan porang. Mereka menilai petani kerap dirugikan oleh permainan tengkulak saat panen raya.
Tak hanya itu, mahasiswa juga meminta Badan Kehormatan DPRD NTB menindak tegas anggota dewan yang dinilai malas menghadiri rapat paripurna maupun mangkir saat masyarakat menyampaikan aspirasi.
Persoalan infrastruktur turut menjadi sorotan dalam aksi tersebut. Massa mendesak gubernur dan DPRD NTB segera memperbaiki seluruh jalan provinsi yang mengalami kerusakan.
HMI juga meminta Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi NTB memberdayakan UMKM, petani, dan peternak lokal, sekaligus membentuk tim pengawas independen dalam pelaksanaannya.
”Mendesak gubernur untuk memberhentikan program desa berdaya karna dinilai penghabisan anggaran tidak menunjukan progress selama satu tahun ini,” tutup Nasri. (*)
