Mataram, katada.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat dua capaian penting pada tahun pertama kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri. Selain menuntaskan seluruh kewajiban utang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pemprov NTB optimistis mampu menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melampaui target nasional sebesar 85 persen.
Optimisme tersebut disampaikan Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal usai Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jumat (5/6).
“Ini adalah pemeriksaan pertama terhadap hasil kerja yang sepenuhnya kami laksanakan selama tahun 2025. Karena itu, hasil pemeriksaan ini menjadi cerminan dari kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang kami bangun selama satu tahun terakhir,” ujar Miq Iqbal.
Gubernur menegaskan bahwa seluruh rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti secara serius dan terukur sebagai bagian dari komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.
“Insya Allah akan kami tindak lanjuti. Kami optimistis capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi ini bisa berada di atas 85 persen,” tegasnya.
Langkah ini didukung berbagai pembenahan yang telah dilakukan Pemprov NTB, termasuk penyelesaian kewajiban keuangan yang menjadi perhatian selama beberapa tahun terakhir.
Miq Iqbal mengungkapkan, seluruh utang pemerintah daerah, baik utang langsung Pemprov maupun utang BLUD, khususnya di RSUP Provinsi NTB, telah berhasil diselesaikan sesuai target.
“Kita sudah menyelesaikan utang, baik utang langsung Pemprov maupun utang di BLUD. Khususnya di RSUP, alhamdulillah sesuai target, akhir bulan lalu sudah selesai 100 persen,” jelasnya.
Menurutnya, penyelesaian kewajiban ini bukan sekadar capaian administratif, melainkan bagian dari upaya membangun fondasi keuangan daerah yang lebih sehat, disiplin, dan berkelanjutan.
Selain itu, Pemprov NTB terus memperkuat sistem pengawasan internal melalui peningkatan alokasi anggaran pengawasan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mendorong tata kelola yang semakin efektif dan akuntabel.
Bagi Gubernur Miq Iqbal, hasil pemeriksaan BPK bukan sekadar ukuran kepatuhan administrasi, melainkan kompas untuk memastikan reformasi tata kelola berjalan di jalur yang benar. Setiap rekomendasi akan ditindaklanjuti, setiap kelemahan dibenahi, dan setiap rupiah anggaran dikembalikan sebagai manfaat nyata bagi masyarakat NTB. (*)
