Oleh: Alfikun Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Suku Donggo Mataram (HIMASDOM)
Mataram, Katada.id – Bima Bermartabat lahir sebagai slogan politik yang menjanjikan perubahan, kemajuan, dan keadilan pembangunan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bima. Slogan ini dibangun di atas harapan bahwa pemerintah mampu menghadirkan pembangunan yang merata serta menjawab berbagai persoalan mendasar yang selama bertahun-tahun dihadapi rakyat. Namun, ketika masyarakat Donggo masih dipaksa hidup berdampingan dengan jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki, pertanyaan yang muncul adalah di mana letak martabat yang selama ini dibanggakan?
Bagi masyarakat Donggo, pembangunan tidak diukur dari banyaknya pidato, baliho, maupun publikasi pemerintah. Pembangunan diukur dari kondisi nyata yang mereka rasakan setiap hari. Jalan yang layak, akses transportasi yang aman, dan kemudahan mobilitas merupakan ukuran sederhana tentang hadir atau tidaknya negara dalam kehidupan rakyat. Sayangnya, ukuran sederhana itu justru belum mampu dipenuhi.
Di berbagai titik wilayah Donggo, kerusakan jalan masih menjadi persoalan yang terus berulang. Saat musim hujan, jalan berubah menjadi lumpur yang membahayakan pengguna. Saat musim kemarau, debu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kondisi ini bukan hanya menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga menunjukkan lemahnya keberpihakan pembangunan terhadap wilayah yang berada jauh dari pusat kekuasaan.
Ironisnya, pemerintah terus berbicara tentang perubahan dan kemajuan. Namun bagi masyarakat Donggo, perubahan yang dijanjikan belum menemukan bentuknya dalam realitas. Yang berubah hanyalah narasi politik, sementara persoalan mendasar tetap diwariskan dari tahun ke tahun. Ketika jalan rusak dibiarkan berlarut-larut, maka slogan Bima Bermartabat kehilangan makna sosialnya dan hanya menjadi simbol yang indah di atas kertas.
Sejarah Donggo mencatat bahwa persoalan jalan bukan sekadar urusan infrastruktur. Pada tahun 1972, masyarakat Donggo melakukan perlawanan terhadap pemerintah karena merasa diabaikan oleh kekuasaan. Salah satu pemicu utama saat itu adalah buruknya akses jalan yang tidak mendapat perhatian serius. Peristiwa tersebut melahirkan Petisi Sepuluh dan menjadi salah satu catatan penting dalam sejarah politik Bima.
Fakta bahwa persoalan serupa masih terjadi lebih dari lima dekade kemudian menunjukkan bahwa pemerintah gagal belajar dari sejarah. Pergantian pemimpin ternyata tidak selalu diikuti dengan perubahan orientasi pembangunan. Yang berganti hanyalah wajah kekuasaan, sedangkan penderitaan masyarakat tetap berada di tempat yang sama.
Kerusakan jalan bukan sekadar persoalan teknis yang dapat ditunda dengan berbagai alasan administratif. Jalan yang rusak berarti petani harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk membawa hasil panen ke pasar. Jalan yang rusak berarti pedagang mengalami hambatan distribusi. Jalan yang rusak berarti anak-anak sekolah dan masyarakat harus mempertaruhkan keselamatan mereka setiap hari. Ketika kondisi seperti ini terus berlangsung, maka yang rusak bukan hanya jalan, melainkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Karena itu, kritik masyarakat Donggo tidak boleh dipahami sebagai sikap anti-pemerintah. Kritik lahir dari kekecewaan terhadap janji yang tidak kunjung diwujudkan. Kritik adalah konsekuensi dari harapan yang dikhianati. Semakin besar harapan yang dibangun melalui slogan politik, semakin besar pula kekecewaan yang muncul ketika realitas tidak bergerak ke arah yang dijanjikan.
Pemerintah daerah harus berhenti menjadikan slogan sebagai pusat pencitraan politik. Sebab martabat tidak lahir dari kata-kata, melainkan dari keberanian menyelesaikan persoalan rakyat. Martabat tidak dibangun melalui seremonial, tetapi melalui kebijakan yang berpihak dan pembangunan yang merata. Selama masyarakat Donggo masih berkutat dengan jalan rusak, selama itu pula narasi Bima Bermartabat akan terus dipertanyakan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintah bukanlah seberapa sering slogan pembangunan diucapkan, melainkan seberapa besar rakyat merasakan manfaatnya. Jika jalan menuju kampung-kampung di Donggo masih rusak, jika akses masyarakat masih terhambat, dan jika keluhan rakyat terus diabaikan, maka Bima Bermartabat berisiko menjadi sekadar slogan politik yang kehilangan legitimasi di mata masyarakat yang setiap hari bergelut dengan kenyataan. (*)
